ads

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

DPRD Kota Palopo

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Tinjau Pagar Laut Bekasi, Nusron Wahid: Terindikasi Ada Manipulasi Data

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 05, 2025 / comment : 0

 

PALOPO- Kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di kawasan pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Banten, Selasa (4/2025), perlahan mulai membuka tabir seputar terbitnya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi tersebut.

Ia mengungkapkan adanya indikasi manipulasi data terkait bidang tanah yang tercatat di wilayah tersebut, berdasarkan hasil pengamatannya langsung, ditemukan ketidaksesuaian antara data peta bidang tanah yang tercatat dengan kondisi sebenarnya.
“Untuk tanah yang terkena manipulasi ini, kami akan segera melakukan pembatalan sertipikat yang diterbitkan secara tidak sah," tegasnya.

Kementerian ATR/BPN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembukaan pagar laut yang memisahkan tanah tersebut dengan laut. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PALOPO- Kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di kawasan pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Banten, Selasa (4/...

Kementerian ATR/Kepala BPN Implementasikan Layanan Elektronik

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 05, 2025 / comment : 0

 JAKARTA- Demi meningkatkan pelayanan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian ATR/BPN RI sukses mengimplementasikan pelayanan elektronik.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pekan Notaris 2025 oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Makara Art Center UI, Kota Depok, Senin (3/2/2025). 

“Kegiatan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN utamanya yang ada di daerah, yaitu Kantor Pertanahan di kabupaten/kota ataupun Kantor Wilayah yang di tingkat provinsi, 80 persen basic-nya adalah pelayanan publik," tuturnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Kementerian ATR/BPN terus berinovasi untuk menghadirkan layanan berbasis elektronik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

 JAKARTA- Demi meningkatkan pelayanan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian ATR/BPN RI sukses mengimplementasikan pelayanan e...

Kapolda Resmikan Gedung Satreskrim Polres Palopo & Rest Area Tandipau

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 05, 2025 / comment : 0

 

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, saat kunjungan kerja di Palopo.
PALOPO- Di tengah kunjungannya ke Kota Palopo, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, Rabu (5/2/2025), melakukan peresmian gedung Satreskrim Polres Palopo yang baru saja selesai direnovasi, jenderal bintang dua tersebut juga meresmikan Rest Area Jln Tandipau. 

Saat tiba di Mako Polres Palopo, Kapolda dan Ketua Bhayangkara Sulsel, Ny Yunita Yudhiawan, disambut Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin SH SIk MH, beserta Ketua Bhayangkari Cabang Palopo, Ny Nadya Safi'i, Ketua DPRD, Darwis, jajaran Forkopimda, dan perwakilan Istana Kedatuan Luwu.

Rombongan Kapolda juga disuguhkan tarian khas Sulsel, sedang dari Istana Kedatuan Luwu Kapolda diberi keris pusaka Sapukala sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan Polri di Sulsel itu.

Sebelum melanjutkan perjalanan ke Luwu Utara, Kapolda menyempatkan diri menanam bibit sayur sebagai bentuk keseriusan mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat. (TOM)

  Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, saat kunjungan kerja di Palopo. PALOPO- Di tengah kunjungannya ke Kota Palopo, Kapolda Sulsel, Irjen ...

Gugatan FKJ-NUR di MK Lanjut ke Sidang Pembuktian

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 04, 2025 / comment : 0

 

Hakim MK, Arief Hidayat saat membacakan keputusan sidang dismisal.
JAKARTA- Hasil sidang dismissal yang digelar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Selasa (4/2/2025), memutuskan gugatan pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Palopo nomor urut 2, H Farid Kasim Judas-Hj Nurhaenih (FKJ-NUR) resmi berlanjut ke sidang pembuktian. 

Hakim MK, Arief Hidayat, menyampaikan bahwa perkara dengan Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 akan dilanjutkan ke sidang pembuktian. 

Untuk sidang pembuktiannya, MK menjadwalkan di tanggal 7 hingga 17 Februari 2025, dengan menghadirkan seluruh pihak. 

Selain Palopo, terdapat 6 daerah lainnya yang lolos ke sidang pembuktian yaitu sengketa Pilkada Provinsi Bangka Belitung, sengketa Pilkada Kota Sabang, sengketa Pilkada Kabupaten Pasaman, sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara, sengketa Pilkada Kabupaten Lamandau, dan sengketa Pilkada Bangka Barat. (TOM)

  Hakim MK, Arief Hidayat saat membacakan keputusan sidang dismisal. JAKARTA- Hasil sidang dismissal yang digelar Hakim Mahkamah Konstitusi ...

Tips Aman Menjaga Sertipikat

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 04, 2025 / comment : 0

 

JAKARTA- Terkhusus buat sahabat Kementerian ATR/BPN RI, komik Ater & Bepen kembali hadir memberikan edukasi terkait cara menjaga sertipikat tanah tetap aman.

Untuk menjaga sertipikat tanah tetap aman, langkah pertama tidak memberikan sertipikat tanah termasuk akses akun ke sembarang orang.
Melakukan pengecekan secara berkala guna memastikan kondisi sertipikat tanah aman, simpan sertipikat elektronik (Secure Paper) di tempat yang aman, serta menyimpan sertipikat tanah di tempat yang tidak bisa dijangkau anak-anak. 

Berikutnya, alih mediakan sertipikat tanah dari bentuk analog menjadi elektronik, dan melakukan verifikasi pada akun sentuh tanahku untuk mengakses sertipikat elektronik. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Terkhusus buat sahabat Kementerian ATR/BPN RI, komik Ater & Bepen kembali hadir memberikan edukasi terkait cara menjaga serti...

DPRD Palopo Pastikan Teruskan Tuntutan Forum Honorer ke Pemerintah

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 03, 2025 / comment : 0

 

Aksi damai Forum Honorer Kota Palopo di gedung DPRD.
PALOPO- Massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Palopo menggelar unjuk rasa damai, Senin (3/2/2025), di gedung DPRD Palopo. Dalam aksinya ini, Forum Honorer yang datang menggunakan seragam putih hitam, menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi PPPK (P3K) dan PNS.

Hasbia, salah satu peserta demo meminta agar pemerintah memperjelas status honorer ini, Hasbia sudah menjadi tenaga honorer sejak 2005, ia juga pernah ikut K2 tahun 2013, tapi sampai sekarang nasibnya belum jelas. 

"Melalui aksi ini, kami minta kepada DPRD agar memfasilitasi seluruh aspirasi Forum Honorer Palopo kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar sekiranya kami dapat diangkat menjadi PPPK/P3K atau PNS," harap pegawai honor pada Dinas Perdagangan itu.

Demo Forum Honorer ini, diterima Ketua DPRD Palopo, Darwis, beserta Wakil Ketua I, H Harisal A Latief, Wakil Ketua II, Alfri Jamil, anggota DPRD, Andi Muhammad Tazar (AMT), Sadam, Muh Bastam, Awaluddin Saruman, Hj Andi Rusmiani, Bata Manurun, dan Nureny.

Wakil Ketua I, Harisal A Latief, menyampaikan kepada Forum Honorer bahwa DPRD Palopo siap meneruskan aspirasi ini ke pemerintah agar segera dicarikan solusinya. "Kita hargai perjuangan rekan-rekan honorer, namun keputusan akhir tetap di tangan pemerintah pusat dan daerah," tukasnya. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Aksi damai Forum Honorer Kota Palopo di gedung DPRD. PALOPO- Massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Palopo menggelar unjuk rasa dam...

Nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN Meningkat dari B Menjadi Sangat Baik

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 03, 2025 / comment : 0

 

JAKARTA- Ada kabar terbaru dari Kementerian ATR/BPN RI, di mana pada 2024 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) milik Kementerian ATR/BPN disebutkan meningkat. 

Jika pada 2023 nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN mendapat predikat B atau Baik, maka di 2024 kemarin nilai SAKIP tersebut meningkat menjadi BB atau Sangat Baik.
Dengan demikian, pencapaian ini merepresentasikan bahwa Kementerian ATR/BPN semakin mengutamakan akuntabilitas dalam mencapai kinerja. 

Berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian ATR/BPN mendapatkan nilai 70.54 atau Sangat Baik (BB), tolak ukur penilaiannya mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Ada kabar terbaru dari Kementerian ATR/BPN RI, di mana pada 2024 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) m...

Langganan: Postingan (Atom)
⬆
Top