ads


DPRD Kabupaten Kutai Timur

Pemkab Kutai Timur

DPRD Kota Palopo

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Fuad Fakhruddin Usul Tingkatkan Kesejahteraan Relawan Kebencanaan

 

Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin.
KORANAKSELERASI- Sebagai garda terdepan penanggulangan bencana, sudah sepatutnya relawan kebencanaan mendapat peningkatan kesejahteraan dari pemerintah, hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin.

Dikatakan, para relawan ini berani mempertaruhkan nyawa demi melindungi warga yang membutuhkan. Di Kota Samarinda, para relawan ini tergabung dalam 78 kelompok dan tersebar di 10 wilayah kecamatan. Selama ini, mereka telah banyak berkontribusi dalam menanggulangi bencana, khususnya kebakaran.

Ketika api melahap bangunan, tak jarang para relawan langsung turun tangan dengan peralatan yang memadai. Bahkan, menjangkau kawasan yang sulit diakses oleh petugas pemadam kebakaran (damkar) dari pemerintah.

Karena jasa dan pengorbanannya, Fuad mendesak pemerintah memberikan apresiasi lebih bagi para relawan bencana. Harapan sekaligus desakan Fuad tersebut tak lepas dari latar belakangnya yang pernah aktif di dunia relawan. 

“Masyarakat Samarinda terkenal dengan kekompakannya. Saya ingin pemerintah benar-benar hadir dan memberi dukungan kepada para relawan yang telah mengorbankan banyak hal demi keselamatan orang lain,” jelas Fuad.

Pria yang sebelumnya berkarier di DPRD Samarinda ini menilai, para relawan memang layak mendapatkan perhatian lebih terkait jaminan kesejahteraannya. Apalagi, mereka rela membantu tanpa pamrih. Dengan duduk di DPRD Kaltim, Fuad melanjutkan perjuangannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak para relawan.

Ia berharap melalui kebijakan maupun rekomendasi kepada pemerintah provinsi, kesejahteraan para relawan kebencanaan dapat ditingkatkan.

Tidak hanya berupa dukungan materi, tetapi juga pengakuan yang memperkuat moral para relawan dalam menjalankan tugas mereka. “Relawan adalah bukti nyata dari kepedulian sosial. Mereka tak sekadar bekerja, namun mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Saya akan memastikan ada kebijakan yang berpihak pada mereka,” tambah Fuad.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Fuad optimis semangat para relawan di Samarinda akan terus membara, menjaga budaya tolong-menolong yang menjadi ciri khas kota tersebut. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin. KORANAKSELERASI- Sebagai garda terdepan penanggulangan bencana, sudah sepatutnya relawan kebencanaan...

Shemmy Permata Sari akan Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan & Pemuda

 

Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari. 
KORANAKSELERASI- Sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029 Shemmy Permata Sari, berupaya memperjuangkan program pemberdayaan perempuan dan pemuda.

Ia menilai, perempuan memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun tak dipungkiri, bahwasanya program terkait bidang tersebut masih minim dianggarkan oleh pemerintah.

Padahal, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal penting bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggaran dan kepastian alokasinya untuk program pemberdayaan perempuan. “Insyaaallah nanti untuk peningkatan SDM Kota Bontang, anggaran yang ada kami alokasikan untuk ibu-ibu. Khususnya itu pelatihan-pelatihan,” ungkapnya.

Pelatihan itu seperti menjahit dan kecantikan. Menurut istri Ketua DPRD Kota Bontang itu,  dengan sejumlah pelatihan yang digelar diharapkan dapat menjadikan perempuan di Kaltim semakin berdaya. Tak terkecuali, bagi perempuan di daerah daerah pemilihan (dapil)-nya yang meliputi Bontang, Kutai Timur dan Berau dapat diaplikasikan. “Karena saat ini banyak juga ibu-ibu yang mengeluhkan masalah beli kebutuhan rumah (yang sulit) karena nggak ada kegiatan usaha,” terangnya.

Mengenai isu pemuda, Shemmy menyoroti tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Bontang. Ia berharap adanya kegiatan positif yang bisa menurunkan tingkat pengangguran.

“Kita bikinkan kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan SDM. dan kegiatan yang lain supaya mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Bontang,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari.  KORANAKSELERASI- Sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029 Shemmy Permat...

Muhammad Samsun Sorot Lubang Bekas Tambang di Benua Etam

 

Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.
KORANAKSELERASI- Maraknya lubang bekas tambang batu bara di Benua Etam, menjadi salah satu sorotan anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun. Ia menilai, kondisi tersebut membahayakan warga karena tetap berpotensi menimbulkan korban jiwa seperti pada sejumlah kejadian sebelumnya.

Samsun menegaskan, lubang bekas tambang seharusnya direklamasi oleh perusahaan yang mengeksploitasi bahan tambang dan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, sejumlah perusahaan justru melepaskan tanggung jawab begitu saja. 

“Mereka nambang, katakanlah (hasilnya) Rp50 miliar, jamrek (jaminan reklamasi)-nya paling anggak Rp25 miliar. Selesai nambang, mereka berusaha untuk nutupin. Kenapa? Kalau nggak (ditutup), mereka loss (kehilangan) Rp25 miliar,” kata Samsun belum lama ini.

Samsun juga menilai bahwasanya perusahaan tambang batu bara meremehkan tanggung jawab tersebut. Ia menilai hal tersebut karena nominal dana jamrek terhitung kecil dan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk reklamasi. 

Oleh sebab itu, Samsun mendesak pemerintah untuk merevisi regulasi mengenai dana jamrek dengan menaikkan nominalnya. 

“Dana jamrek kita terlalu kecil, nggak sesuai lagi. Harus disesuaikan, jamrek harus dinaikkan supaya mereka tanggung jawab,”pintanya. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. KORANAKSELERASI- Maraknya lubang bekas tambang batu bara di Benua Etam, menjadi salah satu sorotan a...

dr Novel Tyty Paembonan Imbau Pemda Sediakan Lahan Pemakaman

 

Anggota DPRD Kutim, dr Novel Tyty Paembonan.
KORANAKSELERASI- Perhatian dari Pemda untuk menyediakan lahan pemakaman yang layak dan representatif, dinilai anggota DPRD Kutai Timur, dr Novel Tyty Paembonan, sangat diperlukan.

Ketersediaan lahan pemakaman untuk berbagai golongan agama, seperti Muslim, Nasrani, maupun lainnya, adalah kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan.

"Lokasi pemakaman, baik untuk masyarakat Muslim, Nasrani, maupun agama lainnya, tidak bisa diabaikan. Kehidupan manusia pada akhirnya akan sampai ke sana secara jasmani, " kata Legislator Gerindra itu.

"Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan lahan pemakaman yang cukup dan layak tersedia di Kutai Timur," sambungnya saat diwawancarai awak media.

Dia menekankan pemakaman yang dirancang dengan baik tidak hanya memadai dari segi luas lahan, tetapi juga harus memiliki akses yang memadai untuk masyarakat.

Selain itu, dr. Novel mengusulkan agar kawasan pemakaman ditata dengan estetika yang baik sehingga menciptakan kesan yang nyaman dan tidak menakutkan.

"Pemakaman seharusnya ditata seperti Taman Makam Pahlawan, yang tidak hanya layak tetapi juga memberikan rasa hormat kepada mereka yang telah tiada. Penataan seperti ini penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap area makam," ungkapnya.

Novel juga mengingatkan penyediaan lahan pemakaman bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengidentifikasi kebutuhan lahan pemakaman di setiap kecamatan di Kutai Timur.

"Pemerintah perlu mempersiapkan lahan pemakaman yang layak bagi masyarakat, termasuk infrastruktur pendukung seperti jalan akses, agar semua masyarakat dari berbagai kalangan agama bisa mendapatkan tempat yang sesuai," tutupnya. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kutim, dr Novel Tyty Paembonan. KORANAKSELERASI- Perhatian dari Pemda untuk menyediakan lahan pemakaman yang layak dan repres...

DPRD Minta Walikota Samarinda Serius Atasi Persoalan Distribusi Air

 

Anggota DPRD Kaltim, AM Afif Raihan Harun. 
KORANAKSELERASI- Tidak meratanya pendistribusian air di Kota Samarinda, menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, AM Afif Raihan Harun, ia meminta Walikota Samarinda serius menangani distribusi air bersih agar bisa mengalir 24 jam ke seluruh wilayah kota.

“Meski Samarinda tidak kesulitan mendapat sumber air tawar untuk diolah jadi air bersih, tapi masih ada permasalahan mendasar yang dirasakan warga, salah satunya, distribusinya belum merata, belum 24 jam ke seluruh wilayah kota,” kata Afif.

Menurutnya, warga sering menyampaikan keluhan terkait masalah ini melalui pesan langsung di media sosial. Ia sendiri mengaku sudah sering  menyampaikan keluhan warga itu  langsung kepada direksi PDAM dan petugas PDAM di lapangan. “Beberapa kali  saya sampaikan langsung ke Dirut PDAM, alhamdulillah langsung dieksekusi,” jelasnya.

Afif mengaku belum mengetahui secara pasti alasan di balik belum meratanya distribusi air bersih ke seluruh wilayah.
“Saya berharap agar Wali Kota Samarinda turut memberi perhatian lebih terhadap masalah ini,” kata Afif yang tak lain adalah putra dari Walikota Samarinda, Andi harun.

Ia berharap agar walikota melihat permasalahan distribusi air bersih yang belum merata sebagai isu serius yang harus segera ditangani sebab, air kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. “Saya harap Pak Wali Kota juga melihat air ini sebagai masalah yang serius,” tegasnya.

Afif berharap dengan adanya peremajaan pipa air PDAM bisa menyelesaikan persoalan ini secara berkelanjutan dan keluhan masyarakat berkurang. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, AM Afif Raihan Harun.  KORANAKSELERASI- Tidak meratanya pendistribusian air di Kota Samarinda, menjadi perhatian angg...

DPRD Kaltim Rapat Internal Bahas Peningkatan Kinerja

 

Rapat internal DPRD Kaltim.
KORANAKSELERASI- Guna lebih memaksimalkan kinerjanya, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat internal yang diikuti pimpinan dewan, sekretaris dewan, serta pejabat struktural dan fungsional sekretariat dewan.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memimpin langsung rapat yang dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moesi dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana. Rapat juga dihadiri Ketua Fraksi Golkar Muhammad Husni Fahruddin, Ketua Fraksi PKB Damayanti, Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan, dan Ketua Fraksi PAN-Demokrat Sigit Wibowo. Sementara, pihak sekretariat DPRD Kaltim dihadir Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, pejabat serta tenaga ahli di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim.

Disampaikan Ekti, sapaan akrabnya, agenda DPRD perlu disusun guna memaksimalkan kinerja dewan. Salah satu agenda yang telah dijadwalkan yakni paripurna dan pembentukan pansus. “Dalam waktu dekat DPRD akan melaksanakan paripurna dan membentuk pansus,” ujarnya.

Ada empat pansus yang akan dibentuk, yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD, Pansus Pembahas Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Pansus Pembahas Pedoman Penyusunan Pokir DPRD, dan Pansus Pembahas Kode Etik dan Tata Beracara DPRD. “Empat pansus ini nantinya akan diisi oleh 12 sampai 13 orang anggota DPRD, dan masing-masing pansus bekerja sesuai dengan tugasnya,” sebut Ekti.

Pansus Renja DPRD dikatakan Ekti, adalah pansus yang dibentuk untuk membahas rencana kerja DPRD. “Renja DPRD merupakan bagian dari sistem perencanaan pemerintah daerah yang memuat rencana strategis dan target kinerja DPRD setiap tahunnya,” jelas Politisi Gerindra ini.

Sedangkan Pansus Pokir DPRD adalah pansus yang membahas usulan dari anggota DPRD yang didasarkan pada aspirasi masyarakat. Adapun Pansus Kode Etik dan Tata Beracara DPRD adalah pansus yang dibentuk untuk membahas kode etik dan tata beracara DPRD. “Ini penting mengingat kode etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD,” jelas Ekti. (ADVERTORIAL)

  Rapat internal DPRD Kaltim. KORANAKSELERASI- Guna lebih memaksimalkan kinerjanya, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat internal ...

Husin Djufri Berharap Kawasan Pesisir Kaltim Angkat Potensi Ekonomi

 

Anggota DPRD Kaltim, Husin Djufri.
KORANAKSELERASI- Kawasan pesisir Provinsi Kalimantan Timur dengan garis pantainya yang membentang panjang, diharapkan memberi dampak terhadap potensi perekonomian daerah. 

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufri, belum lama ini. Menurut dia, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kaltim sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya perkembangan kawasan yang lebih cepat dengan dukungan potensi masing-masing wilayah.

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi habitat yang beragam dan kaya akan keanekaragaman hayati yang mempunyai peran dan fungsi sosio-ekologi yang sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Husin.

Sumber daya alam pesisir dan pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya, harus mendapat payung hukum agar pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir yang terarah dan terpadu.

Tak hanya itu, dengan potensi strategis sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan berbagai sumber daya lainnya yang sangat kaya. Maka hal ini daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya, sehingga regulasi pemanfaatannya sangat dibutuhkan.

“Dengan pengelolaan yang baik, nantinya akan terwujud suatu ekosistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Keutamaan lainnya akan membuka peluang timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah tersebut,” urainya.

Politis PPP ini berharap masyarakat yang bermukim di daerah pesisir tak lagi menempati wilayah strata ekonomi  yang lebih rendah dibanding masyarakat yang bermukim di darat. Sehingga paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus segera diakhiri.

“Langkah awal salah satunya, mulai dari pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sehingga pengembangan pembangunan di pesisir lebih merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Husin Djufri. KORANAKSELERASI- Kawasan pesisir Provinsi Kalimantan Timur dengan garis pantainya yang membentang panja...

DPRD Kaltim Pantau Persiapan Pilkada Samarinda 2024

 

Rombongan DPRD Kaltim meninjau gudang logistik KPU Kota Samarinda.
KORANAKSELERASI- Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda melakukan monitoring dan evaluasi persiapan Pilkada di wilayah Samarinda, kunjungan digelar di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Kompleks Pergudangan Jalan Ir Sutami, Samarinda, beberapa waktu lalu.

Adapun sejumlah anggota DPRD Kaltim yang hadir pada monitoring tersebut Andi Satya Adi Saputra, M Darlis Pattalongi, serta Subandi, dan Sugiyono. Hadir pula Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Forkopimda, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat, serta lainnya.

Dari hasil monitoring tersebut pihak KPU Samarinda menyatakan kesiapan telah mencapai 90 persen.  

Total pemilih pada Pilgub dan Pilwali Samarinda berjumlah 612.072 pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 1.202.

Untuk Pemilihan Gubernur Kaltim total surat suara yang rusak dan kurang sebanyak 3.631, sedangkan Pemilihan Walikota Samarinda sebanyak 4.993 surat suara. Terkait kekurangan ini, sudah dikoordinasikan dengan percetakan dan akan dilakukan pengecekan oleh pihak KPU Samarinda.

Untuk keamanan, gudang logistik KPU Samarinda dijaga oleh petugas keamanan termasuk dari pihak polisian. Selain itu, kamera CCTV disematkan dibeberapa titik untuk menambah keamanan selama 24 jam. (ADVERTORIAL)

  Rombongan DPRD Kaltim meninjau gudang logistik KPU Kota Samarinda. KORANAKSELERASI- Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur asal D...

Warga Jl Padat Karya Samarinda Butuh Infrastruktur dan Fasilitas Umum

 

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono saat mengikuti reses.
KORANAKSELERASI- Dalam reses anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, warga Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda, menyampaikan aspirasi berupa kebutuhan peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum.

Saat reses, Sapto mengaku banyak menerima keluhan warga tentang kondisi jalan dan drainase yang belum memadai, terutama wilayah itu sering mengalami banjir saat hujan yang kerap mengganggu aktivitas sehari-hari warga.

"Saya sudah berbicara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Samarinda untuk memastikan apakah anggaran terkait drainase di Jalan Padat Karya dan saluran yang mengarah ke Sungai Karang Mumus sudah tersedia atau belum," ungkapnya.

Masalahnya, disampaikan Sapto, Warga Jalan Padat Karya, khususnya di RT 53, meminta adanya perbaikan drainase yang panjangnya kurang lebih 250 meter. 

“Drainase memiliki peran penting dalam tata ruang, seperti mencegah terjadinya genangan air dan banjir,” sebut dia.

Politisi Golkar ini juga menjelaskan, prioritas utama kini adalah memperbaiki sistem drainase karena banjir merupakan masalah mendesak dan sangat berdampak pada masyarakat. 

“Kami akan usahakan untuk mendapatkan bantuan dari anggaran provinsi, tapi baru bisa dianggarkan untuk di 2026 karena di 2025 sudah habis. Nantinya, ini bisa dimasukkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan,” jelasnya.

Sapto juga menyebut isu banjir di wilayah tersebut hingga kini sudah terhubung antara pemerintah kota (Pemkot) dan pemerintah provinsi (Pemprov), sehingga koordinasi untuk solusi bersama akan lebih mudah dilakukan.

Selain infrastruktur, Sapto juga menerima usulan terkait kebutuhan sektor pendidikan, seperti penambahan gedung sekolah. Ia menegaskan, bahwa pendidikan SMA dan SMK merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim. 

Sapto pun berkomitmen untuk mendorong pembangunan ruang kelas tambahan untuk SMA dan SMK yang wilayahnya masih kekurangan gedung sekolah. 

“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Saya akan coba dorong agar ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi untuk membangun gedung tambahan,” jelasnya. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono saat mengikuti reses. KORANAKSELERASI- Dalam reses anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, warg...

Jimmi: Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bentuk Kesiapsiagaan

 

Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
KORANAKSELERASI- Hadirnya Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dinilai sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran, menurut Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi Perda ini sangat positif.

Sebab, Perda ini tidak hanya fokus pada penyediaan peralatan pemadam kebakaran, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk mengelola dan menggunakan peralatan tersebut dengan efektif.  

"Terkait dengan potensi bahaya kebakaran, kita perlu memastikan bahwa peralatan yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia," kata Jimmi saat ditemui beberapa waktu lalu.

"Dinas Pemadam Kebakaran sudah mengidentifikasi berbagai jenis mesin pemadam, baik yang menggunakan dua roda, empat roda, hingga skala besar. Semua ini menjadi pertimbangan dalam pemetaan potensi kebakaran," sambungnya.  

Meski demikian, Jimmi menjelaskan meskipun sudah ada hydrant di beberapa lokasi, kapasitas daya dorongnya masih kurang optimal untuk membantu petugas dalam memadamkan api. 

"Hydrant memang ada, tetapi kapasitasnya masih terbatas. Harapannya, armada kecil yang bisa masuk ke gang-gang sempit dapat dipertimbangkan untuk disediakan di lingkungan masyarakat," ungkapnya.  

Perda ini juga mengatur bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung dalam penanggulangan kebakaran. 

"Kita perlu masyarakat yang tidak hanya memiliki kesadaran tentang bahaya kebakaran, tetapi juga mampu mengelola dan menggunakan peralatan pemadam dengan baik. Ini adalah bagian penting dari Perda ini, agar masyarakat bisa lebih sigap dalam mengendalikan kebakaran jika terjadi," terang Jimmi.  

Melalui Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran ini, Jimmi berharap dapat tercipta masyarakat yang lebih siap dan berdaya dalam menghadapi ancaman kebakaran, serta meningkatkan efektivitas tim pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas mereka. (ADVERTORIAL)

  Ketua DPRD Kutim, Jimmi. KORANAKSELERASI- Hadirnya Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dinilai sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mengh...

DPRD Kutim Siap Paripurnakan Perda Penanggulangan HIV/AIDS

 

Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
KORANAKSELERASI- Rancangan Perda penanggulangan penyakit HIV/AIDS, kini telah siap disahkan DPRD Kutai Timur. Ketua DPRD Kutim, Jimmi menegaskan, Perda tersebut segera diparipurnakan.

Hasil harmonisasi dengan Provinsi telah selesai, dan saat ini hanya tinggal menunggu jadwal pengesahan dari DPRD.  

“Ranperda ini sudah hampir selesai dan siap disahkan. Hasil harmonisasi dari Provinsi sudah rampung, tinggal menunggu finalisasi jadwal untuk pengesahannya," kata Jimmi saat ditemui awak media belum lama ini.

Sebenarnya, DPRD berencana mengesahkan Ranperda itu bulan ini, namun karena kesibukan anggota DPRD yang sedang menjalani masa reses dan kampanye Pilkada Kutim, proses ini sedikit tertunda.

Jimmi memaparkan Ranperda Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kutai Timur.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menjelaskan, perda ini tidak hanya akan berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada penyuluhan masyarakat, pengelolaan layanan kesehatan terkait, serta perlindungan bagi penderita HIV/AIDS agar mereka dapat menjalani hidup dengan baik tanpa diskriminasi.  

“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa ada regulasi yang jelas dalam penanggulangan HIV/AIDS, agar program-program pencegahan dan perawatan bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ungkap Jimmi.  

Pengesahan Ranperda ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi angka penularan HIV/AIDS di Kutai Timur dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada penderita agar mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak. 

Jimmi berharap Ranperda ini bisa segera disahkan setelah masa reses dan kampanye Pilkada selesai, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kutai Timur. (ADVERTORIAL)

  Ketua DPRD Kutim, Jimmi. KORANAKSELERASI- Rancangan Perda penanggulangan penyakit HIV/AIDS, kini telah siap disahkan DPRD Kutai Timur. Ket...

Pemprov Diminta Perhatikan Mahasiswa Kaltim di Yaman

 

Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
KORANAKSELERASI- Hasil pengamatannya saat ke luar negeri, anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim meningkatkan perhatian terhadap pelajar dari daerah tersebut yang tengah belajar di Hadhramaut, Yaman.

Dalam kunjungannya ke Yaman, Reza menyaksikan langsung kondisi para pelajar yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan beasiswa.

Dalam kunjungannya ke sana, Reza menyaksikan langsung kondisi para pelajar yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan beasiswa. Ia berharap agar pemerintah memberikan bantuan terkait kebutuhan tersebut agar mereka lebih fokus dalam mengenyam pendidikan. 

“Di sela-sela kunjungan ziarah di Hadhramaut, saya bertemu dengan pelajar dan santri dari Kaltim, terutama yang berasal dari Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Melalui pertemuan tersebut, Reza menyerap sejumlah aspirasi dan keluhan yang mayoritas tentang minimnya dukungan terkait fasilitas penunjang pendidikan. Menurutnya, keterlibatan dan perhatian Pemprov Kaltim akan memberikan dampak signifikan.

Bukan hanya bagi pelajar yang saat ini berada di Hadhramaut, tetapi juga bagi pengembangan sumber daya manusia di Kaltim dalam jangka panjang. 

“Jika pemerintah daerah mampu memberi dukungan konkret, ini akan menjadi dorongan moril bagi para pelajar. Ke depan, mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi Kaltim,” ungkapnya.

Ia berharap Pemprov Kaltim segera mengambil langkah strategis, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas asrama dan beasiswa. Harapannya agar para pelajar tersebut dapat belajar dengan lebih nyaman dan fokus pada studinya. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. KORANAKSELERASI- Hasil pengamatannya saat ke luar negeri, anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed...

Ketua DPRD Kaltim Kritisi Ketimpangan IPM Antar Kabupaten/Kota

 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.
KORANAKSELERASI- Kendati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 78,2 pada akhir 2023, tertinggi di Kalimantan dan ketiga nasional, namun keberhasilan ini tidak sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Benua Etam. 

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengkritisi ketimpangan yang nyata antara kabupaten/kota di Kaltim.

Ketimpangan ini terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatat IPM terendah di angka 69,59 dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi 82,32. 

“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ungkap Hamas sapaan akrabnya.

Ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mendorong pemerataan pembangunan manusia. Tujuannya, agar capaian tersebut tak hanya terpusat di kota-kota besar. 

Selain ketimpangan IPM, Hasanuddin juga menyoroti kontradiksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi dan angka kemiskinan yang masih bertahan di angka 6,11 persen pada 2023. Dengan PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, kondisi ekonomi Kaltim seharusnya sudah mampu menekan angka kemiskinan lebih rendah.

Namun, kenyataannya, kemiskinan ekstrem masih mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan. “Kita butuh strategi pembangunan yang efektif dan terukur untuk menekan kemiskinan, bukan sekadar angka PDRB tinggi,” tambah Hasanuddin.

Ia menyebut bahwa upaya pemerintah provinsi selama ini masih kurang tepat sasaran. Maka, perlu evaluasi mendalam agar dana yang dikeluarkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. 

Hasanuddin juga menekankan perlunya akses DPRD Kaltim dalam memantau program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Saat ini, DPRD hanya memiliki wewenang untuk verifikasi awal dan rekapitulasi usulan kegiatan yang diinput ke dalam program SIPD.

Padahal, menurutnya, DPRD perlu memiliki otoritas lebih dalam mengawasi perkembangan tersebut. 

“Transparansi sangat diperlukan, terutama agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan. Kendati tidak memiliki hak untuk memverifikasi ulang, monitoring tetap menjadi bagian penting dari peran kami,” jelasnya.

Hasanuddin berharap, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pemerintah provinsi dapat mengutamakan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Ia mengingatkan, kesuksesan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Tetapi, juga kemampuan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan. 

“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara menyeluruh, meliputi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta aspek keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkas Hasanuddin. (ADVERTORIAL)

  Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. KORANAKSELERASI- Kendati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) men...

Ketua DPRD Kutim Akui Perlunya Perda Penanggulangan Kebakaran

 

Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
KORANAKSELERASI- Menurut pendapat Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, saat ini Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran sangat penting dibutuhkan. 

Sebab menurutnya, Perda ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran, sekaligus mempermudah petugas pemadam kebakaran menjalankan tugas.  

“Perda ini menargetkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Mereka akan dibimbing untuk sadar akan bahaya kebakaran dan dilatih agar sigap membantu petugas ketika musibah terjadi. Di wilayah tertentu, masyarakat akan dilatih secara khusus untuk menangani kebakaran,” jelas Jimmi.  

Ia juga menyoroti masalah kerumunan yang sering terjadi saat petugas pemadam kebakaran bertugas. 

"Kadang masyarakat malah bergerombol di lokasi, sehingga menyulitkan petugas. Ini yang harus diatur agar mereka lebih tertib dan mendukung proses penanganan kebakaran," ungkapnya.  

Selain itu, Jimmi mengimbau masyarakat untuk melengkapi rumah dengan peralatan pencegahan kebakaran, seperti alat pemadam api ringan (APAR) atau hidran. 

“Melalui Perda ini, pemerintah dapat menganggarkan bantuan bagi masyarakat untuk menyediakan peralatan tersebut di rumah,” katanya.  

Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran diharapkan tidak hanya menjadi aturan, tetapi juga solusi nyata dalam melibatkan masyarakat dan memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman kebakaran.

Dia berharap dengan adanya dukungan dari pemerintah, bahaya kebakaran dapat diminimalisir secara signifikan. (ADVERTORIAL)

  Ketua DPRD Kutim, Jimmi. KORANAKSELERASI- Menurut pendapat Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, saat ini Peraturan Daerah (Perda) tentang Penang...

Salehuddin Yakini Evaluasi Pendidikan Secara Terukur Masih Diperlukan

 

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin.
KORANAKSELERASI- Pasca dihapuskannya Ujian Nasional (UN) di 2021 lalu, anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, tetap meyakini perlunya evaluasi pendidikan yang lebih terukur.

Menurutnya, meski UN telah dihapus, tetapi tetap diperlukan metode evaluasi yang mampu menjamin kelulusan siswa secara objektif dan berkualitas.

Salehuddin menyatakan pentingnya indikator evaluasi yang jelas dalam proses belajar mengajar. “Tanpa UN, kita butuh parameter lain yang bisa mengukur kompetensi siswa. Ujian atau bentuk evaluasi lain tetap penting untuk memastikan proses pembelajaran efektif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa UN bukan sekadar formalitas, tetapi juga menjadi alat yang esensial dalam menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dalam pandangannya, evaluasi harus mampu mencerminkan sejauh mana kurikulum dan metode pengajaran berhasil diterapkan di lapangan.

Sebagai alternatif, Salehuddin mendukung gagasan pengembangan ujian kompetensi atau survei karakter sebagai alat ukur tambahan. Menurutnya, pendekatan tersebut bisa menjadi solusi yang lebih menyeluruh dalam menilai perkembangan siswa. Hal ini sekaligus memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif. 

“Proses evaluasi apapun namanya, perlu ada untuk melihat apakah metode dan kurikulum yang diterapkan sudah tepat atau perlu ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

Ia optimis bahwa evaluasi yang baik, meski tanpa UN dapat membantu memastikan kualitas pendidikan di Indonesia tetap terjaga. Dengan adanya evaluasi yang tepat.

Salehuddin berharap sistem pendidikan di Kaltim dan Indonesia secara umum dapat terus berkembang. Hal ini sekaligus memastikan para siswa menerima pendidikan yang layak serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. KORANAKSELERASI- Pasca dihapuskannya Ujian Nasional (UN) di 2021 lalu, anggota DPRD Kalimantan Timur, Sal...

Shemmy Permata Sari Wacanakan Revisi Pergub Kaltim No 49/2020

 

Reses anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari.
KORANAKSELERASI- Ditemui di sela-sela reses, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, berharap adanya revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor: 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, aturan ini membatasi peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya (Dapil), Kota Bontang.  

"Infrastruktur masih menjadi persoalan mendesak di Bontang. Namun, wewenang kami di tingkat provinsi terbatas karena adanya Pergub ini," kata Shemmy.

Ia menjelaskan Pergub No: 49 Tahun 2020 menetapkan batas minimal Rp2,5 miliar untuk pelaksanaan proyek bantuan keuangan. 

Hal ini menyulitkan pengawalan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur kecil namun mendesak, seperti perbaikan jalan lingkungan atau saluran drainase.  

"Saat reses, ada sekitar 15 titik aspirasi yang disampaikan warga, tetapi kami terkendala aturan ini. Proyek di bawah Rp2,5 miliar tidak bisa kami bantu secara langsung," jelasnya.  

Sebagai solusi sementara, Shemmy berencana menjalin koordinasi dengan DPRD Kota Bontang dan pemerintah kota untuk memastikan aspirasi masyarakat tetap dapat terealisasi melalui anggaran daerah.  

"Kita akan mengoordinasikan aspirasi ini dengan teman-teman di DPRD Kota Bontang agar bisa diakomodasi melalui anggaran kota. Ini langkah terbaik yang bisa kita lakukan saat ini," katanya.  

Shemmy berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengevaluasi dan merevisi Pergub tersebut agar memberikan fleksibilitas lebih besar bagi anggota DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat.  

"Peraturan ini perlu diubah agar pembangunan infrastruktur yang nilainya di bawah Rp2,5 miliar tetap bisa dikerjakan, karena kebutuhan masyarakat tidak selalu dalam skala besar," tandasnya.  

Dengan revisi Pergub, Shemmy yakin penyerapan aspirasi masyarakat akan lebih efektif, khususnya untuk daerah yang membutuhkan perhatian infrastruktur dasar. 

Dia pun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hal ini di tingkat provinsi. (ADVERTORIAL)

  Reses anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari. KORANAKSELERASI- Ditemui di sela-sela reses, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemm...

Nurhadi Saputra Ajak Pemuda Berperan Dukung Pembangunan IKN

 

Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra.
KORANAKSELERASI- Ada pesan khusus yang diberikan anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, kepada kalangan generasi muda untuk ikut berperan dalam pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

Nurhadi menyebut, peran pemuda sangat krusial dalam menopang pembangunan IKN sebagai tonggak sejarah bangsa. Lebih jauh, ia mengatakan semangat persatuan dan kesatuan yang ditekankan dalam Sumpah Pemuda harus menjadi modal bagi para pemuda untuk tidak ragu berkontribusi dalam pembangunan. 

“Keterlibatan pemuda sangat penting. Jangan pernah merasa minder. Mereka memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan IKN,” ujar Nurhadi.  

Dia juga menyoroti banyaknya peluang yang dapat dimanfaatkan pemuda, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Menurutnya, pemuda memiliki kesempatan untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.  
  
Nurhadi mengajak generasi muda untuk tidak hanya fokus pada potensi individu, tetapi juga membangun jaringan kolaboratif. 

“Mari kita perkuat konektivitas dan saling mendukung agar setiap peluang dapat dimanfaatkan maksimal,” katanya.  

Dia percaya bahwa dengan kreativitas dan keberanian, generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan positif, baik untuk daerah maupun bangsa secara keseluruhan.  

Nurhadi juga mengajak para pemuda untuk menjadikan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum kebangkitan.

Dengan semangat kerja sama dan inovasi, ia yakin pemuda dapat memainkan peran signifikan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.  

“Kreativitas, keberanian, dan kolaborasi adalah kunci. Pemuda adalah motor penggerak perubahan yang akan membawa bangsa ini menuju kemajuan,” pungkas Nurhadi. (ADVERTORIAL)

  Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. KORANAKSELERASI- Ada pesan khusus yang diberikan anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, kep...

Jimmi Terima Banyak Aspirasi Warga Saat Gelar Reses di Sangatta Utara

 

Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
KORANAKSELERASI- Berbagai jenis aspirasi berhasil dihimpun Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, saat ia turun menggelar rees di Gang Taruna, Jalan Diponegoro, Kecamatan Sangatta Utara, Minggu (17/11/2024). 

Dalam kegiatan ini, Jimmi menerima berbagai masukan dari warga, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dan layanan publik.  

“Ada sepuluh aspirasi masyarakat yang menjadi fokus dalam reses kali ini. Beberapa di antaranya mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan peluang tenaga kerja, fasilitas pelayanan masyarakat, fasilitas kesehatan, dan sarana olahraga,” ujar Jimmi di hadapan warga.  
 
Ia menjelaskan bahwa aspirasi yang diterima akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program kerja DPRD, khususnya pada APBD Kutai Timur tahun 2025. Ia memastikan setiap masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius.  

“Kami akan mencatat semua aspirasi ini untuk dibahas lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat di Gang Taruna bisa terakomodasi dengan baik,” ungkapnya.  

Sejumlah warga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas umum, seperti jalan lingkungan, layanan kesehatan, dan tempat olahraga yang representatif.

Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama, mengingat banyak warga membutuhkan akses yang lebih luas terhadap peluang kerja.  

“Fasilitas kesehatan, serta sarana olahraga untuk generasi muda, juga menjadi prioritas yang akan kami sampaikan ke pemerintah daerah,” jelas Jimmi.  
  
Reses ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Gang Taruna. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang konkret.  

“Kami sangat berharap, apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi perhatian. Kami ingin lingkungan ini lebih baik dari segi infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar salah satu warga.  

Melalui reses ini, Ketua DPRD Kutim menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara, sebagai bagian dari upaya membangun Kutai Timur yang lebih baik. (ADVERTORIAL)

  Ketua DPRD Kutim, Jimmi. KORANAKSELERASI- Berbagai jenis aspirasi berhasil dihimpun Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, saat ia turun menggelar...

Ketua DPRD Kutim Reses di Gang Taruna

 

Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
KORANAKSELERASI- Untuk menggali aspirasi dari masyarakat, Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menggelar reses perdana masa persidangan pertama di Gang Taruna, Jalan Diponegoro, Kecamatan Sangatta Utara, Minggu (17/11/2024). 

Acara ini menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan langsung saran dan aspirasi mereka kepada wakil rakyat.  

“Alhamdulillah, reses pertama di masa persidangan pertama sudah selesai pada hari ini. Antusias masyarakat sangat besar untuk menyampaikan saran, aspirasi, dan pendapat mereka. Semua ini akan kami tampung untuk menjadi pekerjaan rumah yang akan kami perjuangkan di APBD tahun 2025,” tutur Jimmi.  
 
Reses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD terkait berbagai isu yang mereka hadapi.

Jimmi mengapresiasi keterbukaan warga dalam menyampaikan kebutuhan, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan sosial.  

“Kegiatan ini adalah momen penting untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Harapan kami, reses seperti ini dapat menjadi contoh positif untuk wilayah-wilayah lain di Kutai Timur,” paparnya.

Jimmi memastikan setiap aspirasi yang disampaikan akan dikaji dan diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan di tahun mendatang. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.  

“Kami berkomitmen menjadikan masukan masyarakat sebagai prioritas dalam perencanaan program pembangunan. Insya Allah, hasil dari reses ini akan diimplementasikan sebaik mungkin,” ungkap Jimmi.  

Dia juga menambahkan DPRD Kutai Timur berupaya menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah, serta menjadikan aspirasi rakyat sebagai landasan utama dalam pembangunan daerah. (ADVERTORIAL)

  Ketua DPRD Kutim, Jimmi. KORANAKSELERASI- Untuk menggali aspirasi dari masyarakat, Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menggelar reses perdana ...

Fuad Fakhruddin Ikuti Jalan Santai Bawaslu Kaltim

 

Legislator DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin ikuti jalan santai Bawaslu.
KORANAKSELERASI- Bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat umum, anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin mewakili Ketua DPRD mengikuti jalan santai yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur dengan tema “Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”, beberapa waktu lalu 

Pj Gubernur Kaltim, serta Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, Fuad Fakhruddin mengibarkan bendera start pelepasan ratusan peserta jalan santai, diawali dari Lapangan Parkir Samarinda Square dan finish kembali di Lapangan Parkir Samarinda Square.

Setelah menyelesaikan rute jalan santai, acara dilanjutkan dengan penarikan doorprize untuk peserta jalan santai. Hadiah-hadiah menarik telah disiapkan oleh panitia untuk memeriahkan acara tersebut. Adapun hadiah yang telah disediakan antara lain sepeda listrik, kulkas, televisi dan hadiah-hadiah menarik lainya.

Turut hadir pula pada kegiatan ini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim, Perwakilan Bawaslu Kaltim, Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kaltim, Perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah Kaltim, dan Perwakilan Kapolda Kaltim. (ADVERTORIAL)

  Legislator DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin ikuti jalan santai Bawaslu. KORANAKSELERASI- Bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat umum, anggo...


Top