ads

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

DPRD Kota Palopo

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

CSM Ingatkan PLN UP3 Palopo Terbuka Soal Pemasukan PPJ

 

PALOPO- Data yang disampaikan PT PLN (Persero) UP3 Palopo terkait pemasukan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) saat rapat dengar pendapat di DPRD, Rabu (22/1/2025) kemarin, dinilai masih tertutup dan tidak transparan. 

Anggota DPRD Palopo, Cendrana Saputra Martani (CSM), kepada awak media, Kamis (23/1/2025), mengingatkan PLN UP3 Palopo agar lebih terbuka menyampaikan data laporannya.

"Kemarin kita sama-sama RDP dengan mereka (PLN, red), hanya saja PLN tidak memperjelas rincian pembayaran pelanggan melainkan cuma melaporkan jumlah setoran secara gelondongan, sehingga kami menilai laporan PLN tersebut tak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas," tegas Legislator Partai Demokrat ini.

Menurut CSM, publik tentunya menunggu langkah kooperatif PLN agar transparan dalam mengelola keuangan publik sebagai suatu tanggung jawab yang tinggi, sebab dana yang diterima pemerintah bersumber dari hasil retribusi/iuran warga Palopo, jadi wajar saja apabila publik mempertanyakan realisasi PPJ. Jangan sampai, hal itu dapat menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Apalagi, ini merupakan era keterbukaan yang menuntut tidak ada lagi sesuatu yang harus ditutup-tutupi sebab publik berhak tahu.

Sekedar diketahui, jumlah pelanggan listrik di Palopo mencapai 111.688 yang terdiri pelanggan pasca bayar 34.397 dan pelanggan pra bayar 77.291.

Bapenda Palopo telah mengundang PLN sekitar bulan Desember 2024 lalu, waktu itu PLN melaporkan di 2022 dan 2023 jumlah setoran yang diterima Pemkot Palopo sebesar Rp15 miliar dan pada 2024 sebesar Rp17 miliar. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  PALOPO- Data yang disampaikan PT PLN (Persero) UP3 Palopo terkait pemasukan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) saat rapat dengar pendapat di DPR...

Tenant Kawasan IMIP Dorong Pembangunan Industri Nikel Berkelanjutan

 

Tenant kawasan IMIP fokus wujudkan pembangunan industri nikel berkelanjutan.
MOROWALI- Selain fokus pada aspek perekonomian, tenant yang tergabung dalam kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), tetap memperhatikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendorong pembangunan industri nikel berkelanjutan.

Isu-isu seperti kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan hak asasi manusia, manajemen uji tuntas rantai pasokan, serta pengembangan komunitas mengacu standar internasional, menjadi pokok perhatian.

Dalam sebuah wawancara, Kamis (23/1/2025), Kepala Kantor ESG Tsingshan Grup Kawasan IMIP, Ou Xiangbin, mengungkapkan sejak 2024 lalu kawasan IMIP fokus berupaya menurunkan tingkat kecelakaan kerja serta meningkatkan kepuasan karyawan. Dalam upaya itu Kawasan IMIP menyusun sebuah strategi untuk mendorong perusahaan tenant dalam upaya pencegahan risiko hak asasi manusia (Goldenway).

"Beberapa perusahaan juga telah membangun uji tuntas rantai pasokan dan memperoleh sertifikasi standar internasional. Kawasan ini juga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan tanggungjawab sosialnya dan menyusun investasi komunitas yang efisien," urai Ou Xiangbin.

Tak hanya itu, kata Ou Xiangbin, dalam hal lingkungan dan pengurangan emisi karbon, sejumlah perusahaan di dalam kawasan telah memperoleh penghargaan kinerja lingkungan dari Pemerintah Indonesia, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, serta sertifikasi verifikasi karbon dan jejak karbon, sebagai bentuk penerapan prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon.

Hal itu, lanjut Ou Xiangbin, telah tersampaikan pada Konferensi tahunan ESG kawasan Industri IMIP, yang digelar pada 15 Januari 2025 kemarin. Beberapa perwakilan perusahaan yang berinvestasi di kawasan IMIP hadir dalam acara itu mulai dari Dewan Direksi Tsingshan Industrial, Mr Wang, Eternal Tsingshan Group, Huayou Cobalt, Walsin Lihwa, GEM Co.Ltd.CNGR, Advanced Material Co.Ltd, dan Direktur Operasional PT IMIP, Irsan Widjaja.

"Sejak berinvestasi, kami berfokus pada peningkatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perkembangan industri di sekitar. Saat ini, lebih dari 140 proyek dan kegiatan CSR telah dilaksanakan. Perusahaan tenant aktif memenuhi tanggung jawab sosial mereka dengan memberikan donasi, Beberapa perwakilan perusahaan, seperti PT ITSS, PT SMI, PT IRNC, PT GCNS, PT HYNC, PT DSI, PT WNII, PT IMIP, PT TSI, PT LSI, PT QMB, dan PT RNI, telah menerima sertifikat donasi yang diberikan dalam konferensi tersebut," jelas Ou Xiangbin.

Terpisah, Dewan Direksi Tsingshan Industrial, Mr Wang dalam sebuah sesi menyampaikan, konferensi ESG kawasan industri IMIP, secara menyeluruh merangkum hasil kerja ESG IMIP. Menanggapi perhatian pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan perkembangan terkini dalam industri nikel. Selain itu, merumuskan rencana kerja ESG di tahun selanjutnya. 

"Ini dilakukan guna memberikan kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan industri nikel di Indonesia," jelas Mr Wang.

Ke depan, perusahaan-perusahaan tenant di Kawasan IMIP akan terus memegang teguh konsep pembangunan berkelanjutan, memperdalam kerjasama internasional, dan mendorong pembangunan sistem ESG yang meliputi transformasi rendah karbon, perlindungan ekologi, kesehatan kerja, dan tanggung jawab sosial. Hal ini bertujuan demi menciptakan kawasan industri nikel yang hijau, sehat, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan industri nikel berkelanjutan di Indonesia. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Tenant kawasan IMIP fokus wujudkan pembangunan industri nikel berkelanjutan. MOROWALI- Selain fokus pada aspek perekonomian, tenant yang t...

Kementerian ATR/BPN Siap Tempuh Pembatalan Sertipikat Kawasan Pagar Laut

JAKARTA- Kisruh pagar laut bersertipikat di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masih dalam tahap penelitian. Pihak Kementerian ATR/BPN siap melaksanakan proses peninjauan ulang atau pembatalan sertipikat setelah hasil penelusuran yang dilakukan menunjukkan temuan sertipikat berada di luar garis pantai.

"Secara faktual pada kondisi saat ini terdapat sertipikat yang berada di bawah laut. Setelah kami teliti dan cocokkan dengan data spasial, peta garis pantai, serta dokumen lainnya, ditemukan bahwa beberapa sertipikat berada di luar garis pantai," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, seusai meninjau pencabutan pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/01/2025) kemarin.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Nusron telah mengungkapkan terdapat 280 sertipikat ditemukan di kawasan pagar laut yang berada di Desa Kohod. Sertipikat tersebut terdiri dari 263 Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 17 Sertipikat Hak Milik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pencabutan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa perintah pengadilan jika terjadi cacat administrasi dan belum mencapai usia lima tahun sejak diterbitkan. "Karena sebagian besar sertipikat ini terbit pada tahun 2022–2023, maka syarat cukup untuk pembatalan terpenuhi," tegasnya.

Menteri Nusron juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi Bhumi ATR/BPN. Aplikasi tersebut, menurutnya selain bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang, juga dapat menjadi ruang transparansi kepada publik untuk mengawasi kinerja Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengapresiasi kinerja seluruh pihak terkait dalam menangani polemik yang terjadi di perairan utara Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Titiek Soeharto, juga menyampaikan harapan agar polemik ini dapat segera diselesaikan.

Pada kegiatan ini, seluruh pimpinan yang hadir menggunakan kendaraan LVT untuk meninjau secara langsung proses pencabutan pagar bambu yang tertancap di perairan Tanjung Pasir. Proses ini dilakukan oleh pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Bakamla, dan nelayan setempat. 

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

JAKARTA- Kisruh pagar laut bersertipikat di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masih dalam tahap penelitian. Pihak Kementeria...

Kepala BNN Morowali Terima Audiensi Pengurus Club Airsoft

 

Audiens pengurus Club Airsoft Morowali di kantor BNN Kabupaten.
MOROWALI- Kunjungan audiensi digelar pengurus Club Airsoft Morowali ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Rabu, 22 Januari 2025, kompleks KTM Bungku Desa Bahomohoni. 

Dalam pertemuan tersebut, pengurus Club Airsoft diterima Kepala BNN Morowali, AKBP Ricky Lesmana SH MM, dan jajaran BNN Morowali.

Pada kesempatan itu, AKBP Ricky Lesmana menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada Club Airsoft Morowali yang telah melahirkan ide dan gagasan memberikan edukasi kepada warga terkait permasalahan budaya, pariwisata, dan pencegahan Narkoba. 

Kepada Kepala BNN, pihak Club Airsoft bersama media partner Radar Metro Morowali dan Koran Akselerasi menyampaikan rencana mereka membuat film pendek yang berisi edukasi untuk masyarakat memerangi Narkoba di Morowali. "Kita sampaikan rencana ini ke BNN, dan Alhamdulillah Kepala BNN sangat merespons," kata Moh Fikri anggota Club Airsoft Morowali. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Audiens pengurus Club Airsoft Morowali di kantor BNN Kabupaten. MOROWALI- Kunjungan audiensi digelar pengurus Club Airsoft Morowali ke kan...

Kakanwil Kemenag Sulsel Serahkan Penghargaan ke Humas MA Biharul Ulum Ma'arif

 

Kontributor Humas Kemenag Pinrang asal MA Biharul Ulum Ma'arif, Faharuddin Hakim, menerima penghargaan dari Kakanwil Kemenag Sulsel.
PINRANG- Di tengah lawatannya di Kabupaten Pinrang, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sulawesi Selatan, H Ali Yafid, menyerahkan penghargaan dari Kemenag Pinrang kepada 6 kontributor Humas berprestasi, salah satu di antaranya kontributor Humas MA Biharul Ulum Ma'arif, Faharuddin Hakim turut serta menerima penghargaan yang diserahkan langsung Kakanwil Kemenag Sulsel.

Selain kontributor Humas, empat pengelola konten media sosial ruang lingkup Kemenag Pinrang, juga menerima penghargaan serupa yang diserahkan melalui Kakanwil, Senin (20/1/2025) lalu, di acara ramah tamah serta pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Pinrang. 

Ali Yafid menyampaikan, penghargaan ini diberikan kepada kontributor Humas dan pengelolaan konten Medsos yang telah pro aktif mempublikasikan program dan kegiatan lingkup Kemenag Pinrang.

"Kontributor Humas dan pengelolaan konten Medsos Kemenag Pinrang telah memberikan andil membangun citra positif Kementerian Agama RI lewat portal Sulselkemenag.go.id serta berbagai platform sosial media selama 2024 kemarin, dan saya harapkan kinerja publikasi tersebut dapat ditingkatkan lagi di 2025 ini," ucap Ali Yafid.

Kepala Kemenag Pinrang, H Irfan Daming, berharap agar penerima penghargaan dari Kemenag Pinrang ini dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun 2025.

6 Kontributor Humas yang menerima penghargaan, Ilham (MTsN Pinrang), Musakkir (MAN Pinrang), Faharuddin Hakim (MA Biharul Ulum Ma'arif), Suardi (KUA Watang Sawitto), Rosmini (KUA Batulappa), dan Andi Nurfahmi (MIN Pinrang). Sedang empat pengelola konten sosial media yang ikut diberi penghargaan masing-masing, Hikma Pratiwi Hafid, Muthmainnah Baso, Darlan, dan Ahmad Syihab Ramadhan. Hadir menyaksikan penyerahan penghargaan, Ketua DWP Kanwil Kemenag Sulsel, beserta Ketua DWP Kemenag Pinrang. (FAHARUDDIN HAKIM)

  Kontributor Humas Kemenag Pinrang asal MA Biharul Ulum Ma'arif, Faharuddin Hakim, menerima penghargaan dari Kakanwil Kemenag Sulsel. P...

Pemerintah Akui IPPKH PT Hengjaya Mineralindo Masih Aktif

 

Dwianto Irawan.
MOROWALI- Maraknya aksi perambahan hutan dan berkebun liar yang dilakukan sejumlah oknum masyarakat, menjadi salah satu penghalang bagi PT Hengjaya Mineralindo (HM) dalam melaksanakan aktivitas pertambangan. 

Selaku pemilik Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), PT Hengjaya Mineralindo diperhadapkan situasi perambahan hutan dan berkebun liar yang notabene berada di kawasan IPPKH sendiri. 

Terkait hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPA Morowali, Dwianto Irawan, yang dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025), membenarkan bahwa saat ini PT Hengjaya Mineralindo tetap berstatus sebagai pihak yang menguasai lahan sesuai IPPKH yang dikantongi perusahan. 

Sedang oknum warga yang melakukan aktivitas perambahan hutan dan berkebun liar di kawasan IPPKH sudah pasti tidak mengantongi izin sebagaimana yang dimiliki PT Hengjaya Mineralindo.

"Aksi perambahan hutan dan berkebun liar pada kawasan IPPKH PT Hengjaya Mineralindo, sudah pasti merupakan aktivitas ilegal, karena dari segi regulasi di bidang kehutanan, aktivitas apapun dan oleh siapapun itu harus terlebih dulu mendapat izin dari Menteri Kehutanan," jelas Dwianto Irawan. 

Dengan begitu, bisa dipastikan aktivitas oknum warga yang tidak mengantongi izin Kementerian Kehutanan adalah ilegal, adapun aktivitas PT Hengjaya Mineralindo sudah benar karena perusahaan tersebut memiliki IPPKH dari Menteri Kehutanan RI selaku pihak yang berwenang.

Sekedar diketahui, PT Hengjaya Mineralindo menguasai lahan sesuai IPPKH dari Menteri Kehutanan, warga yang melakukan aktivitas perambahan hutan dan berkebun liar di Desa Tangofa, Bete-bete, Padabaho, Makarti Jaya, Puungkeu, One Ete, Tandaoleo, dan Lafeu, sama sekali tidak mengantongi izin, ironisnya belakangan oknum warga tersebut menuntut biaya ganti rugi ke perusahan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Dwianto Irawan. MOROWALI- Maraknya aksi perambahan hutan dan berkebun liar yang dilakukan sejumlah oknum masyarakat, menjadi salah satu pe...

Pj Walikota-Kadinsos Palopo Serahkan Bantuan ke Korban Angin Puting Beliung

 

Pj Walikota Palopo, H Firmanza DP, menyerahkan bantuan kepada warga korban angin puting beliung.
PALOPO- Warga yang tertimpa bencana alam angin puting beliung di Kelurahan Temmalebba dan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Bantuan bagi 11 warga yang menjadi korban puting beliung, diserahkan Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, didampingi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Palopo, Zulkifli Halid ST. Hadir pula dalam kunjungan itu, Pj Sekda, Ilham Hamid.

Jenis bantuan yang diserahkan Pemkot, terdiri 11 kasur, 11 dos makanan anak-anak, 11 lembar selimut, 5 tas Kitsware, 11 lembar terpal, 30 Kg beras, dan 5 tas pakaian anak-anak. 

Di lokasi bencana, Pj Walikota dan Kadinsos melihat-lihat kondisi rumah warga yang diterjang angin puting beliung pada 21 Januari 2025 kemarin.
Pj Walikota Palopo meninjau rumah warga yang rusak diterjang angin puting beliung.
Rombongan Pj Walikota Palopo di lokasi bencana alam angin puting beliung.
Pj Walikota, H Firmanza DP, terlihat menghibur warga yang rumahnya rusak diporak-porandakan angin puting beliung, ia berharap warga korban puting beliung tetap semangat menjalankan aktivitas namun selalu waspada dan berhati-hati dalam mengantisipasi kejadian susulan. 

Sementara itu, Kabid Linjamsos Dinsos Palopo, Andi Irpandi Yusuf, menerangkan penyaluran bantuan bencana alam angin puting beliung di Temmalebba-Rampoang atas perintah Pj Walikota, H Firmanza DP yang langsung menginstruksikan Dinsos mendistribusikan kebutuhan logistik bagi korban puting beliung.

"Pemkot Palopo selalu sigap bergerak cepat membantu warga yang mengalami musibah bencana alam, kita harapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik warga korban angin puting beliung untuk memenuhi kebutuhan hidup," ucapnya. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Pj Walikota Palopo, H Firmanza DP, menyerahkan bantuan kepada warga korban angin puting beliung. PALOPO- Warga yang tertimpa bencana alam ...


Top