ads

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

DPRD Kota Palopo

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

DPRD Palopo Ingatkan Disdik Siapkan Draft Ranperwal Penanganan Anak Putus Sekolah/Tidak Sekolah

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 20, 2025 / comment : 0

 

Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar SH.
PALOPO- Penanganan angka anak putus sekolah/tidak sekolah, menjadi salah satu topik pembahasan hangat antara Komisi A DPRD Kota Palopo dan Dinas Pendidkan (Disdik), Senin (20/1/2025). 

Agar proses intervensi penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah dapat berjalan maksimal, jauh hari sebelumnya Ketua Komisi A, Aris Munandar SH, sudah mengingatkan jajaran Disdik untuk mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah. 

"Sesuai penjelasan dari ibu Kadis Pendidikan, penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah dimaksimalkan di triwulan kedua, karena di triwulan pertama Disdik akan fokus terhadap tenaga pendidik SMP dan pemberian layanan pendampingan," kata politisi Partai Hanura Palopo ini.

Persoalan penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah, memang menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD, pasalnya di Palopo terdata masih ada sekitar 497 anak putus sekolah yang perlu mendapatkan penanganan atau intervensi langsung pemerintah kota. Terkait program program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur lewat Perpres No: 83 tahun 2024 tinggal menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pusat. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar SH. PALOPO- Penanganan angka anak putus sekolah/tidak sekolah, menjadi salah satu topik pembahas...

Rustan Taruk Imbau Pemkot Palopo Fungsikan Layanan Bus Sekolah

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 20, 2025 / comment : 0

 

Anggota Komisi A DPRD Palopo, Rustan Taruk.
PALOPO- Untuk menunjang kelancaran transportasi pelajar yang domisilinya jauh dari sekolah, anggota Komisi A DPRD Kota Palopo, Rustan Taruk SE, mengimbau Pemkot Palopo mengoperasikan bus sekolah. 

Hal itu dikemukakan Legislator Partai Demokrat Palopo ini, usai menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Palopo, Senin (20/1/2025). Dikatakan Rustan Taruk, kebutuhan bus sekolah ini sangat membantu siswa tiba dengan cepat di sekolah. 

Wakil rakyat yang dikenal vokal menyampaikan aspirasi masyarakat ini meminta agar Disdik segera berkoordinasi Dinas Perhubungan (Dishub) agar layanan bus sekolah dapat berjalan melayani pelajar di Palopo.

"Sekarang lagi musim hujan, masalah transportasi masih menjadi kendala di kalangan pelajar yang jarak domisilinya cukup jauh dari sekolah, dengan begitu keberadaan bus sekolah akan sangat membantu pelajar kita hadir tepat waktu di sekolah," tutur Rustan Taruk. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Anggota Komisi A DPRD Palopo, Rustan Taruk. PALOPO- Untuk menunjang kelancaran transportasi pelajar yang domisilinya jauh dari sekolah, an...

Disdik Palopo Uraikan Program Kerja 2025 di Ruang Rapat Komisi A

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 20, 2025 / comment : 0

 

Disdik Palopo penuhi undangan raker Komisi A DPRD.
PALOPO- Saat memenuhi undangan rapat kerja Komisi A DPRD Kota Palopo, Kepala Dinas Pendidkan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis, Senin (20/1/2025), menyampaikan program kerja mereka di 2025. 

Di awal rapat, Asnita Darwis menyampaikan tahun ini, Disdik tidak lagi mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, untuk kegiatan fisik ditangani Dinas PUPR. "Dari tiga bidang yang kami miliki, Bidang PAUD, Bidang SD, dan Bidang SMP, hanya mengelola non fisik dalam bentuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)," ungkap Asnita.

Besaran BOSP yang dikelola Disdik terdiri atas BOSP SD Rp14 miliar (81 sekolah), BOSP SMP Rp9 miliar (25 sekolah), dan BOSP PAUD Rp1,8 miliar dengan jumlah 3000-an siswa, sementara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihak Disdik sementara menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pusat.

Raker ini dipimpin Ketua Komisi A, Aris Munandar SH, bersama anggota dewan lainnya, Muh Bastam, Jabir, Rustan Taruk, Hj Andi Rusmiani, Nureny SE MM, termasuk hadir pula Ketua DPRD, Darwis, dan Wakil Ketua II, Alfri Jamil. Sedang Kadisdik, terlihat didampingi oleh Sekretaris Disdik, Husain Mustada, Kabid SMP, Furqan Jufri, Kabid SD, Syarifuddin, dan Kabid PAUD, Jufri Pamin. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Disdik Palopo penuhi undangan raker Komisi A DPRD. PALOPO- Saat memenuhi undangan rapat kerja Komisi A DPRD Kota Palopo, Kepala Dinas Pend...

Asisten III Morowali Buka Bimtek Manajemen Resiko-Pengendalian Korupsi

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 20, 2025 / comment : 0

 

Asisten III Pemkab Morowali, Husban Laonu membuka Bimtek MR dan IEPK.
MOROWALI- Mewakili Pj Bupati, Asisten III Pemkab Morowali, Husban Laonu SP MSi, Senin (20/1/2025), membuka Bimtek Manajemen Resiko (MR) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang digelar Inspektorat Morowali kerja sama BPKP Perwakilan Sulteng.

Pada sambutannya, Husban Laonu mengharapkan Bimtek ini memberikan pemahaman menyeluruh terhadap IEPK sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menjadi kerangka mengukur kemajuan di bidang pencegahan korupsi.

Ia melanjutkan, dimensi IEPK merupakan pengembangan Farid Control Plan (FCP) yakni kerangka pengelolaan resiko dalam organisasi, sehingga peserta yang mengikuti Bimtek mendapat pemahaman terkait resiko dan pengendalian korupsi, mereka juga dapat memahami strategi manajemen resiko, serta keterampilan mengidentifikasi resiko serta mengevaluasi elemen resiko untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Inspektur Daerah Morowali, Afridin SH MSA, mengungkapkan, tujuan Bimtek ini guna meningkatkan kualitas maturitas penyelenggara SPIP terintegrasi, melalui penguatan manajemen resiko dan IEPK di lingkup Pemkab Morowali, sasaran kegiatan yaitu meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait manajemen resiko pada kegiatan OPD dan IEPK Morowali tahun 2025. 

Materi Bimtek dibawakan Koordinator Pengawasan Bidang APD Perwakilan BPKP Sulteng, seluruh pimpinan OPD hadir pada kegiatan ini.

Bimtek yang berlangsung selama 3 hari itu, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Surat BPKP Perwakilan Sulteng Nomor: PE.06/S-51/PW19/3/2025 tentang peningkatan pemahaman dan nilai MR dan IEPK. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Asisten III Pemkab Morowali, Husban Laonu membuka Bimtek MR dan IEPK. MOROWALI- Mewakili Pj Bupati, Asisten III Pemkab Morowali, Husban La...

Bhabinkamtibmas Polsek Bahodopi Gotong-royong Bersihkan Sampah

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 20, 2025 / comment : 0

 

Kerja bakti membersihkan sampah di wilayah Polsek Bahodopi.
MOROWALI- Bersama dengan warga, Bhabinkamtibmas Polsek Bahodopi, Bripka Rudi Tolokende, bersama Kanit Binmas Polsek Bahodopi, Aipda Untung Slamet, menggelar gotong-royong membersihkan sampah di Desa Lalampu, Minggu (19/1/2025).

Bripka Rudi mengungkapkan, kerja bakti ini mengajarkan warga setempat hidup bersih dan sehat, serta membudayakan semangat gotong-royong saling bantu membantu dalam menghadapi setiap tantangan dan hambatan.

"Kegiatan ini kita laksanakan, guna memotivasi warga rajin membersihkan lingkungan dari sampah, kita mengajarkan mereka pola hidup sehat sehari-hari," kata Bripka Rudi.

Kanit Binmas Polsek Bahodopi, Aipda Untung Slamet, menambahkan, bakti sosial ini bentuk upaya Polri lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan melayani warga menjaga kebersihan, keamanan, dan ketentraman lingkungan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kerja bakti membersihkan sampah di wilayah Polsek Bahodopi. MOROWALI- Bersama dengan warga, Bhabinkamtibmas Polsek Bahodopi, Bripka Rudi T...

Babinsa Koramil Bungku Utara Gelar Anjangsana di Desa Lemo

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 20, 2025 / comment : 0

 

Babinsa Koramil Bungku Utara saat melakukan silaturahmi dengan warga.
MORUT- Kunjungan anjangsana digelar Babinsa Koramil 1311-06/Bungku Utara, Praka Nikodemus, Senin (20/1/2025), di Desa Lemo. 

Anjangsana tersebut, merupakan upaya mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat, lewat silaturahmi ini Babinsa dan warga dapat bersilaturahmi dalam rangka meningkatkan sinergitas di lapangan.

Pada kesempatan itu, Praka Nikodemus memberikan arahan kepada warga di desa binaannya senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta tanggal dalam menyikapi berbagai isu sosial.

"Melalui kunjungan ke rumah-rumah warga, kami ingin membangun hubungan emosional yang lebih mendalam dengan warga khususnya untuk menangkal berbagai macam ancaman baik pada saat ini maupun di masa-masa yang akan datang," kunci Praka Nikodemus. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Babinsa Koramil Bungku Utara saat melakukan silaturahmi dengan warga. MORUT- Kunjungan anjangsana digelar Babinsa Koramil 1311-06/Bungku U...

Kementerian ATR/BPN Usut Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 20, 2025 / comment : 0

 

JAKARTA- Menanggapi isu pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Kementerian ATR/BPN RI saat ini tengah mengusut soal sertipikat HGB-nya. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan, investigasi soal sertipikat HGB pagar laut ini sementara berjalan.

"Kementerian ATR/BPN telah mengutus Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Pak Virgo, berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait garis pantai kawasan Desa Kohod. Langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah bidang-bidang tanah tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai. Data dokumen pengajuan sertipikat yang diterbitkan sejak tahun 1982 akan dibandingkan dengan data garis pantai terbaru hingga tahun 2024," kata Menteri Nusron kepada awak media di Aula PTSL, Senin (20/01/24).

Kendati demikian, Menteri Nusron telah melakukan penelusuran awal bahwa di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang, yang terdiri dari 234 bidang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang Sertipikat Hak Milik di kawasan tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, jika dari hasil koordinasi pengecekan tersebut sertipikat yang telah terbit terbukti berada di luar garis pantai, akan dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang. "Jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum, sesuai dengan PP  (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021), maka sertipikat tersebut dapat dibatalkan tanpa harus melalui proses pengadilan, selama usianya belum mencapai lima tahun," tegasnya.

Menteri Nusron juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi BHUMI ATR/BPN untuk melakukan pengecekan terkait hal ini. Menurutnya, aplikasi tersebut telah berhasil menjadi sarana transparansi terhadap kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Menanggapi isu pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Kementerian ATR/BPN RI saat ini tengah mengusut soal sertipikat HGB-nya...

Langganan: Postingan (Atom)
⬆
Top