ads

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

HUT PERUMDA-TM PALOPO KE-21

DPRD Kota Palopo

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Patahuddin-Dhevy Uraikan 24 Program Prioritas di Rakor RPJMD Luwu

 

Bupati Luwu terpilih, H Patahuddin.
BELOPA- Pasangan Bupati/Wakil Bupati Luwu terpilih, H Patahuddin-Dhevy Bijak Pawindu, menghadiri rapat koordinasi (rakor) rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang digelar Bappelitbangda Luwu, Rabu (15/1/2025).

Selain Pata-Dhevy, rakor juga dihadiri Pj Bupati Luwu, Drs HM Saleh MSi, Ketua DPRD, Ahmad Gazali SE, Sekda, Drs H Sulaiman MM, para kepala OPD, dan jajaran Pemkab Luwu. Kepala Bappelitbangda, Dr Moh Arsal Arsyad menyebut, rakor ini merumuskan prioritas pembangunan Pemkab Luwu selama 5 tahun ke depan.

Pj Bupati Luwu, HM Saleh, mengutarakan penyusunan RPJMD Luwu 2025-2029 harus selaras dengan dokumen RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 serta dokumen RPJPD Luwu 2025-2045.

Bupati Luwu terpilih, Patahuddin, sangat mengapresiasi pelaksanaan rakor rancangan awal RPJMD ini. Dengan mengusung Visi "Luwu Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis" ada 7 Misi pembangunan Luwu menjadi sebuah tujuan bangkit lebih cepat. (TOM)

VISI:
1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif.
3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal.
4. Meningkatkan pembangunan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanankelautan yang berkelanjutan
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan
6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa.
7. Mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

24 PROGRAM PRIORITAS:
1. Mendorong kerjasama dalam skala regional, nasional dan internasional untuk memperkuat daya saing daerah. 
2. Pengembangan agro-eko-wisata berbasis masyarakat. 
3. Mendorong industri kreatif masyarakat/UMKM bagi pemuda dan kaum perempuan. 
4. Program Eko - Agroforestry: Pengembangan kawasan hutan lestari Berbasis Partisipatif Masyarakat Adat. 
5. Perkuatan stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan harmonisasi antar dan intra umat beragama.
6. Penerapan Teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas birokrasi. 
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi daerah. 
8. Jaminan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang adil dan berkualitas (UHC).
9. Peningkatan layanan kesehatan.
10. Peningkatan standar layanan pendidikan. 
11. Mengembangkan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.
12. Membangkitkan budaya literasi masyarakat.
13. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/peternakan.
14. Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar. 
15. Nilai jual produk pertanian/perkebunan stabil dan menguntungkan petani
16. Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200 – IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat.
17. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar penunjang kualitas hidup masyarakat.
18. Peningkatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. 
19. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
20. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa, lembaga adat dan lembaga masyarakat desa. 
21. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat desa. 
22. Pengelolaan sumber daya air.
23. Perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat, aman dan berkelanjutan.
24. Peningkatan mitigasi bencana.

  Bupati Luwu terpilih, H Patahuddin. BELOPA- Pasangan Bupati/Wakil Bupati Luwu terpilih, H Patahuddin-Dhevy Bijak Pawindu, menghadiri rapat...

DPRD Takalar Minta Saran ke DPRD Palopo Terkait Perda BPHTB

 

DPRD Palopo foto bersama dengan anggota DPRD Takalar.
PALOPO- Kunjungan konsultasi digelar DPRD Takalar ke DPRD Palopo, Rabu (15/1/2025), kedatangan rombongan DPRD Takalar ini terkait mekanisme penyusunan Perda yang mengatur soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Ketua DPRD Takalar, H Muh Rijal, berterimakasih atas sambutan hangat dari rekan-rekan DPRD Palopo, lanjut dikatakan Rijal, konsultasi yang mereka laksanakan di Palopo sekaitan Perda No 2/2011 tentang BPHTB yang telah menjadi payung hukum di bidang pengelolaan BPHTB di Palopo.
DPRD Palopo sharing informasi dengan DPRD Takalar.
DPRD Takalar saat kunjungan konsultasi ke DPRD Kota Palopo.
"Maksud kedatangan kami ke Palopo selain konsultasi juga meminta saran dan masukan, kita ingin sharing informasi dengan teman-teman di sini (Palopo, red) untuk menyempurnakan draft Ranperda BPHTB yang kita susun," bebernya.

Tim konsultasi DPRD Takalar, disambut Ketua DPRD Palopo, Darwis didampingi Wakil Ketua I, H Harisal A Latief, dan Wakil Ketua II, Alfri Jamil. Di sela pertemuan, Alfri Jamil menyampaikan selamat datang kepada DPRD Takalar di Palopo. "Kami siap membantu sebisa mungkin, agar Takalar juga dapat melahirkan Perda BPHTB," kunci politisi PDI-P ini. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  DPRD Palopo foto bersama dengan anggota DPRD Takalar. PALOPO- Kunjungan konsultasi digelar DPRD Takalar ke DPRD Palopo, Rabu (15/1/2025), ...

Diterima Alfri Jamil, DPRD Kolut Konsultasi Penyusunan Renja di Palopo

 

Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil menerima Wakil Ketua II DPRD Kolut, Agusdin.
PALOPO- Jauh-jauh dari Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua II DPRD Kolaka Utara (Kolut), Agusdin berkunjung ke DPRD Palopo, Rabu (15/1/2025), dalam rangka konsultasi penyusunan rencana kerja (Renja) tahun anggaran 2025.

Saat berkonsultasi, Agusdin diterima Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil SE MM, kepada awak media, Alfri Jamil menyebut kedatangan Agusdin ke Palopo untuk mencari referensi dan formulasi terkait penyusunan Renja 2025. 

Agusdin menilai, Palopo salah satu daerah yang penyusunan Renja-nya cukup baik, sehingga pihaknya terdorong hadir langsung berkonsultasi. 

Alfri Jamil menambahkan, dirinya banyak berdiskusi dengan Agusdin yang merupakan politisi PDI-P Kolut. "Sesama kader PDI-P, kami banyak bertukar informasi untuk kemajuan Palopo dan Kolut," tutur Ketua DPC PDI-P Palopo ini. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil menerima Wakil Ketua II DPRD Kolut, Agusdin. PALOPO- Jauh-jauh dari Kabupaten Kolaka Utara, Provin...

BPKAD Palopo Gelar Coaching Clinic Penerapan SIPD-RI Selama Tiga Hari

 

Pembukaan Coaching Clinic penerapan aplikasi SIPD-RI.
PALOPO- Perdana di tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palopo menggelar Coaching Clinic Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. 

Saat dihubungi, Rabu (15/1/2025), Kepala BPKAD Palopo, Hj Raodatul Jannah S.Sos, melalui Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Mudarid M Syam SE AK, menyampaikan Coaching Clinic SIPD-RI ini berlangsung selama tiga hari, 7-9 Januari 2025, di Aula BPKAD, dengan diikuti 49 OPD. 

Pihaknya berharap, Coaching Clinic ini membuat seluruh OPD se-jajaran Pemkot Palopo mampu menguasai penyusunan laporan keuangan (LK) menggunakan aplikasi SIPD-RI.
Sebanyak 49 OPD lingkup Pemkot Palopo mengikuti Coaching Clinic penerapan aplikasi SIPD-RI.
Coaching Clinic ini bertujuan meningkatkan kemampuan para bendahara OPD dalam menyajikan laporan via SIPD-RI.
Coaching Clinic di Aula BPKAD Palopo ini berlangsung selama tiga hari.
"Coaching Clinic juga sebagai persiapan menyambut pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK-RI di seluruh OPD/instansi unit kerja, ini dimaksudkan agar bendahara di tiap OPD mampu menyajikan LK 2024 sesuai standar pemeriksaan BPK," terang Mudarid. 

Selain itu, dengan mengikuti langsung Coaching Clinic membantu bendahara OPD menyusun laporannya secara terarah dan akuntabel. 

"Yang terpenting dari Coaching Clinic tersebut, diharapkan membantu bendahara OPD menggunakan SIPD-RI saat menginput laporan keuangan," tandasnya. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Pembukaan Coaching Clinic penerapan aplikasi SIPD-RI. PALOPO- Perdana di tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palopo...

Ketua Komisi B Kritisi Jalan Berlubang di Palopo

 

Elisabeth RZ Mangeke.
PALOPO- Srikandi Partai Golkar Palopo, Elisabeth RZ Mangeke SKM M.Kes, prihatin melihat kondisi jalan di Kota Palopo yang banyak berlubang. 

Ketua Komisi B tersebut, meminta Pemkot Palopo melalui Dinas PUPR membenahi jalan yang rusak di beberapa ruas, karena sangat mengganggu kenyamanan pengendara. Selain itu, jalan berlubang juga rentan menimbulkan bahaya bagi para pengguna jalan.

"Saya kira kondisi jalan yang berlubang ini, harus cepat disikapi pemerintah kota, anggarannya bisa diambil dari dana pemeliharaan jalan," kata Elisabeth saat ditemui di ruang Komisi B, Selasa (14/1/2025).

Jalan yang berlubang tersebut, antara lain ruas KH Ahmad Razak termasuk Jembatan Pajalesang serta Jl Dipenogoro tepatnya di perempatan eks bioskop Apollo. Perbaikan ruas jalan dibutuhkan, untuk mendukung aktivitas serta kelancaran akses transportasi warga. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Elisabeth RZ Mangeke. PALOPO- Srikandi Partai Golkar Palopo, Elisabeth RZ Mangeke SKM M.Kes, prihatin melihat kondisi jalan di Kota Palopo...

Jelang Ramadan, DPRD Harapkan Terminal Palopo "Bersih" dari PSK

 

Komisi A DPRD Palopo saat rapat dengan Dinas Sosial.
PALOPO- Menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah, pihak terkait diminta segera terjun melaksanakan razia terhadap wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berseliweran di kompleks Terminal Dangerakko Palopo. 

Hal itu disampaikan anggota DPRD Palopo, Rustan Taruk SE, di sela rapat program kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo, Senin (13/1/2025), rapat ini dipimpin Ketua Komisi A, Aris Munandar SH, didampingi anggota dewan lainnya, Jabir, Muh Bastam, Hj Andi Rusmiani, dan Nureny SE MM. 

"Sudah sering saya sampaikan, persoalan PSK ini harus diperhatikan karena merusak lingkungan, untuk kami minta Dinsos dan instansi terkait melakukan penertiban PSK di Terminal Dangerakko," kata Legislator Partai Demokrat ini.

Pada rapat tersebut, anggota DPRD lainnya, Jabir mengimbau Dinsos merealisasikan program strategis yang telah dirumuskan di tahun ini, sehingga membawa dampak luas bagi masyarakat. 

Sementara, Ketua Komisi A, Aris Munandar, berpesan kepada Dinsos agar pendataan bagi warga penerima PKH dan BPNT benar-benar valid menyasar warga yang membutuhkan.

Aris menambahkan, setiap turun melaksanakan reses dirinya banyak menerima masukan dari warga yang tidak tersentuh bantuan PKH dan BPNT. Olehnya itu, ia meminta Dinsos mendata dengan baik calon penerima PKH-BPNT agar tepat sasaran. Rapat ini, dihadiri Kabid Linjamsos Dinas Sosial Palopo, Andi Irpandi Yusuf, beserta beberapa staf Dinsos. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Komisi A DPRD Palopo saat rapat dengan Dinas Sosial. PALOPO- Menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah, pihak terkait diminta se...

Dinsos Palopo Beberkan Jumlah Penerima PKH/BPNT di Depan Komisi A

 

Rapat evaluasi program kerja dan kegiatan perangkat daerah di Komisi A DPRD Palopo.
PALOPO- Diundang Komisi A DPRD menghadiri rapat evaluasi program kerja dan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2025, Senin (13/1/2025), Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo menyampaikan sejumlah program strategi yang segera dilaksanakan di tahun ini.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar SH, didampingi Muh Bastam, Jabir, Rustan Taruk, Hj A Rusmiani dan Nureny, sementara Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Palopo, Zulkifli Halid ST, diwakili Kabid Linjamsos Andi Irpandi Yusuf.

Kepada jajaran Dinsos, Ketua Komisi A, Aris Munandar berpesan agar kegiatan yang diprogramkan dilaksanakan sebagaimana mestinya, pihaknya juga meminta Dinsos mengevaluasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2025, legislator Partai Hanura ini mengharapkan PKH dan BPNT diberikan kepada masyarakat yang berhak atau memenuhi kriteria. 

Kabid Linjamsos, Andi Irpandi Yusuf, menguraikan tahun ini Dinsos menangani sejumlah program salah-satunya di bidang penanganan bencana di mana Dinsos diberi alokasi anggaran sebesar  Rp12 juta di APBD, pihaknya juga menunggu dari APBN dalam bentuk barang/logistik.

"Untuk jumlah penerima PKH sebanyak 6.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedang BPNT sebanyak 10.892 penerima, adapun jumlah warga miskin yang terdata di Palopo mencapai 6.900 jiwa," terang Andi Irpandi Yusuf.

Srikandi Partai Gerindra, Nureny, berpesan agar penerima PKH dan BPNT merupakan warga yang layak mendapatkan bantuan, untuk itu anggota DPRD dua periode ini berharap pendataan benar-benar dilakukan secara teliti dan selektif. Hal serupa juga dikemukakan anggota DPRD dari Partai Nasdem, Hj A Rusmiani, ia berpesan agar Dinsos harus selalu sigap menangani keperluan warga. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Rapat evaluasi program kerja dan kegiatan perangkat daerah di Komisi A DPRD Palopo. PALOPO- Diundang Komisi A DPRD menghadiri rapat evalua...


Top