ads

IKLAN KPU KOTA PALOPO

IKLAN KPU KOTA PALOPO

DPRD Kota Palopo

Pemkab Luwu

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Kepala Kesbangpol Palopo Bagikan Bendera Merah Putih Jelang HUT RI ke-79

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 05, 2024 / comment : 0

 

Pembagian Bendera Merah Putih di Kota Palopo.
PALOPO- Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79, Pemkot Palopo menggelar pembagian Bendera Merah Putih, Senin (5/8/2024), di tribun Lapangan Pancasila. 

Pembagian Bendera Merah Putih ini dilakukan Kepala Badan Kesbangpol Palopo, Drs Hasta Bulu MSi, mewakili Pj Walikota. Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol menyebut pembagian Bendera Merah Putih tuk menggugah dan menguatkan semangat nasionalisme bangsa dan negara.

"Bendera Merah Putih lambang sejarah perjuangan kemerdekaan RI, pembagian Bendera Merah Putih yang digelar ini sebagai bentuk penghormatan serta penghargaan terhadap pejuang dan pahlawan bangsa memperjuangkan kemerdekaan RI, serta memperkuat semangat patriotisme khususnya para generasi pelanjut perjuangan bangsa, untuk itu mari kita perkuat persatuan dan kesatuan serta menjalin harmonisasi antar lintas suku, ras, dan agama demi terwujudkan kehidupan rukun, damai, dan aman," ujar Hasta.

Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemkot Palopo mendukung surat edaran Pj Gubernur Sulsel terkait dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10.00 Wita dan pukul 16.00 Wita. Kepada anggota Paskibra, pendamping, pelatih, dan pembina, Hasta berpesan menjaga stamina dan mental, serta selalu berdoa meminta yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara itu, kemudian dilanjutkan pembagian Bendera Merah Putih kepada camat dan lurah, yang dilanjutkan pemusatan latihan Paskibraka. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Pembagian Bendera Merah Putih di Kota Palopo. PALOPO- Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-7...

Kantor Pertanahan Morowali Rapat Evaluasi Progres PTSL

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 05, 2024 / comment : 0

 

Rapat evaluasi program PTSL di Kantor Pertanahan Morowali.
MOROWALI- Capaian kinerja program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, kembali dievaluasi sejauh mana progresnya. 

Rapat evaluasi ini, dipimpin langsung Kepala Kantor Pertanahan Morowali, H Muhammad Naim S.SiT MH, Senin (5/8/2024), diikuti seluruh pegawai Pertanahan Morowali. 

Dalam arahannya, Muhammad Naim menjelaskan, program PTSL merupakan terobosan inovatif yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN RI untuk mempermudah warga memiliki sertipikat tanah.  

"Sesuai instruksi Menteri ATR/Kepala BPN RI, bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kita harus memaksimalkan program PTSL guna membantu masyarakat mendapatkan jaminan/kepastian hukum atas status tanah yang mereka miliki lewat penerbitan sertipikat," tuturnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Rapat evaluasi program PTSL di Kantor Pertanahan Morowali. MOROWALI- Capaian kinerja program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) d...

Kabid Linjamsos Serahkan Bantuan ke Warga Lansia di Tomarundung

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 05, 2024 / comment : 0

 

Kabid Linjamsos, Andi Irfandi Yusuf menyerahkan bantuan kepada Anwar, warga Tomarundung yang menghuni sebuah rumah di tengah kebun.
PALOPO- Pasokan bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Sosial (Dinsos), kepada Anwar, seorang warga lanjut usia (lansia) yang hidup menyendiri di sebuah rumah kebun di Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat. 

Bantuan penunjang hidup tersebut, diserahkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid-Linjamsos) Dinsos Palopo, Andi Irfandi Yusuf SE, pada 31 Juli 2024 lalu. 

"Bapak itu (Anwar, red) kita sudah beri bantuan, saya yang langsung menyerahkan dalam bentuk makanan siap saji 1 dos, beras 10 Kg, dan 4 tas paket biskuit," terang Andi Irfandi, Senin (5/8/2024). 

Kondisi Anwar, pria yang sudah sepuh ini cukup memprihatinkan, ia tinggal sendirian di sebuah rumah berdinding papan serta beratapkan daun rumbia yang lokasinya berada di tengah kebun. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Kabid Linjamsos, Andi Irfandi Yusuf menyerahkan bantuan kepada Anwar, warga Tomarundung yang menghuni sebuah rumah di tengah kebun. PALOPO...

Program Konsolidasi Tanah Vertikal Kementerian ATR/BPN Bantu Warga Palmerah

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 05, 2024 / comment : 0

 

JAKARTA- Tuk pertama kalinya di Indonesia, Kementerian ATR/BPN RI melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan DKI Jakarta berhasil mewujudkan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan program Konsolidasi Tanah Vertikal. 

Sejak 4 Juli 2024 lalu, sebanyak 9 kepala keluarga (KK) telah menempati rumah susun di kawasan padat penduduk, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

Melalui program Konsolidasi Tanah, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan agar dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Setelah rumah susun empat lantai dengan bidang tanah seluas 90 meter persegi ini dibangun, setiap KK menghuni unit seluas 18 meter persegi, di mana sebelumnya setiap KK menempati rumah petak seluas 10 meter persegi. Dari program ini, dihasilkan 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) bersama, 1 Sertipikat Hak Pakai, dan 9 Sertipikat Hak Milik Sarusun.

Kartiwo (60) seorang pensiunan mengaku kehidupannya berubah 180 derajat usai berpindah ke unit rumah susun yang terletak di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat ini. Sebelumnya, ia merasa rumahnya kumuh dan tidak layak huni mengingat letaknya di belakang Jalan Inspeksi Kali Grogol.

“Jelas beda dari segi kesehatan, keindahan, berbeda 180 derajat. Sesuai motonya Yayasan Buddha Tzu Chi, saya harap ke depannya sehat keluarga, sehat lingkungan, sehat ekonomi. Alhamdulillah sehat lingkungan sudah tercapai jadi kami ingin juga sehat ekonominya,” ujar Kartiwo saat ditemui di unit rumah susunnya, Jumat (02/08/2024).

Ogin Akbar (28) yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek _online_ mengaku terkejut karena rumahnya dibangun megah meski berada di gang sempit. Sebagai generasi milenial, Ogin Akbar menyambut baik penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik untuk program Konsolidasi Tanah Vertikal yang ia terima atas namanya sendiri.

“Untuk seusia saya, sertipikat elekkronik sangat bagus, simpel, ada di hp, kalau bisa diperluas lagi ke semua warga. Saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan ini, sangat berguna, sangat bermanfaat bagi keluarga saya untuk ke depannya,” ungkap Ogin Akbar.

Sebagai informasi, Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali tanah-tanah yang terpisah secara kepemilikan dan penggunaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada umumnya di Indonesia, program ini dilaksanakan secara horizontal. Namun, kepadatan penduduk di Jakarta mendorong pemerintah untuk melakukan penggabungan dan penataan secara vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen.

Adapun program Perbaikan Rumah dan Konsolidasi Tanah Vertikal di Kelurahan Palmerah ini diresmikan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari pada 3 Juli lalu. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Tuk pertama kalinya di Indonesia, Kementerian ATR/BPN RI melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan DKI Jakarta berhasil mewujudk...

EKSISTENSI Jadi Landasan Kementerian ATR/BPN Dikenal Baik Masyarakat

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 04, 2024 / comment : 0

 

MEDAN- Kutipan kalimat 'Kita tidak hanya ingin terkenal tapi juga dikenal baik masyarakat' dari Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi landasan optimalisasi program Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal (EKSISTENSI) agar Kementerian ATR/BPN dikenal baik oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa sebagai institusi pemerintah, bekerja baik saja kini tidak lagi cukup. Dibutuhkan publikasi agar mencapai apa yang diharapkan Menteri AHY.

"Jadi Bapak/Ibu bekerja baik sekarang ini baru setengah pekerjaan, setengahnya lagi masyarakat harus diberi tahu. Ini bukannya ria kalau kita sudah bekerja tapi kita sebagai lembaga publik bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," tutur Herzaky Mahendra Putra saat memberi arahan dalam kegiatan optimalisasi EKSISTENSI di lingkungan jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se Provinsi Sumatra Utara, Kamis (1/8/2024) pekan lalu.

Dengan program EKSTENSI, masing-masing satuan kerja (Satker) diminta melaksanakan “One Satker, One Media; One Day, One Post; dan One Day, One Information”. Herzaky Mahendra Putra mengatakan, apabila seluruh Satker melakukan hal ini, maka informasi positif terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN dapat terglorifikasi di tengah masyarakat.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis menyatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN dalam momentum positif sejak dipimpin oleh Menteri AHY karena tingginya pemberitaan dan perbincangan di dunia maya terkait Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, momentum ini harus dimanfaatkan agar _institusional branding_ Kementerian ATR/BPN menjadi semakin baik.

"Dari bulan Februari hingga saat ini, sentimen dari percakapan digital serta pemberitaan media terhadap kita sangat positif. Ini yang harus kita _maintain_ terus dengan membanjiri informasi-informasi positif bagi masyarakat," ujar Harison Mocodompis.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Askani kemudian menyampaikan komitmennya untuk menyukseskan EKSISTENSI. Ia berharap setiap jajaran bisa melaksanakan “One Satker, One Media; One Day, One Post; dan One Day, One Information” seperti yang diinstruksikan Menteri AHY.

Peserta kegiatan Optimalisasi EKSISTENSI ini ialah seluruh Kepala Kantor Pertanahan serta Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum se-Provinsi Sumatra Utara. Hadir pada kegiatan ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Risdianto Prabowo Samodro; Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi, Arie Satya Dwipraja; serta Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan, Tegar Gallantry. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  MEDAN- Kutipan kalimat 'Kita tidak hanya ingin terkenal tapi juga dikenal baik masyarakat' dari Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harim...

Kementerian ATR/BPN Pembinaan Pengendalian Alih Fungsi Sawah di Jateng-DIY

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 04, 2024 / comment : 0

 

SEMARANG- Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Kementerian ATR/BPN menggelar pembinaan pengendalian alih fungsi sawah melalui program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). 

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga pernah menegaskan terkait peran LSD dalam menjaga ekosistem sawah agar tidak dialihfungsikan. Sawah ini merupakan sumber penghasil pangan yang mana kebutuhannya selalu meningkat seiring bertambahnya populasi manusia.

Demikian disampaikan Plt Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar. “Saat ini, bila kita melihat perkembangan geopolitik global maupun regional, ancaman krisis pangan merupakan salah satu tantangan nyata yang harus diwaspadai,” ujarnya saat membuka agenda Pembinaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (1/8/2024) lalu, di Novotel Hotel Kota Semarang.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam perlindungan lahan sawah adalah terdapat banyak regulasi terkait perlindungan lahan, namun kurang berjalan dengan maksimal. “Hal tersebut karena terdapat beberapa hal yang belum diimplementasikan dalam Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang,” jelasnya. 

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati menyebut persoalan ketahanan pangan ini hendaknya menjadi perhatian bersama. Terlebih, pertumbuhan manusia yang begitu cepat seringkali tidak diiringi dengan kesiapan pangan dan ketersediaan air bersih.

“Keterlibatan pemerintah daerah melalui Peta LSD dapat digunakan bagi pemerintah daerah dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada Rencana Tata Ruang. Pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan lahan sawah sebagai kawasan yang harus dilindungi melalui perencanaan tata ruang,” tutur Yulia Jaya Nirmawati.

Terkait aturan perlindungan lahan, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald mengatakan, agar perlindungan lahan pertanian semakin kuat perlu dirumuskan peraturan turunannya. 

“Seperti halnya ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Selain itu juga ada petunjuk teknis rekomendasi perubahan penggunaan tanah menjadi regulasi dalam pemberian kriteria-kriteria dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah,” pungkas Andi Renald. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SEMARANG- Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Kementerian ATR/BPN menggelar pembinaan pengendalian alih fungsi sawah melalui program...

Kadisdik Hadiri Wisuda Mahasiswa UNCP

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 04, 2024 / comment : 0

 

Kadisdik Palopo, Asnita Darwis, hadiri wisuda UNCP.
PALOPO- Civitas akademika Universitas Cokroaminoto Palopo (UNC), Sabtu (3/8/2024), menggelar wisuda, di gedung SCC Palopo, acara ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STp, selaku mewakili Pj Walikota.

Rektor UNCP, Rahman Hairuddin SP MSi, merincikan jumlah mahasiswa yang diwisuda terdiri 135 sarjana pendidikan, 93 sarjana pertanian, 25 sarjana sains, 158 sarjana komputer, dan 5 magister pendidikan matematika. Rata-rata IPK program sarjana, 3.80 dengan rata-rata masa studi 4 tahun 3 bulan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), kata Rahman, yang diluncurkan pemerintah pada 2020, UNCP terus berbenah dimulai dari kurikulum baru yang mendukung implementasi MBKM yang telah mulai diberlakukan untuk angkatan 2022. Mulai angkatan 2024, UNCP akan menerapkan pembayaran UKT melalui virtual akun dengan bekerjasama dengan PT SKI dan Bank Mitra. 

“Kurikulum ini sangat adaptif dan fleksibel untuk mendukung implementasi MBKM. Selain kurikulum, UNCP juga telah memperbaharui sistem informasi akademik yang dapat memfasilitasi implementasi MBKM dan pelaporan PDDIKTI. UNCP juga berbenah meningkatkan kualitas SDM, saat ini UNCP memiliki dosen berkualifikasi doktor sebanyak 31 orang, 4 diantaranya memiliki jabatan fungsional Guru Besar atau Professor, Magister 109 orang, dan sementara menempuh pendidikan doktor sebanyak 7 orang,” urainya.

Sementara, Kadisdik Palopo, Asnita Darwis, mengucapkan selamat kepada para wisudawan/wisudawati, setelah melalui proses ini mereka akan diuji dengan pembuktian atas kompetensi akademik yang diperoleh, untuk dimanfaatkan sebaik mungkin baik diri sendiri maupun orang lain. Kepada jajaran civitas UNCP, pihaknya mengucapkan terima kasih telah mendidik kader bangsa menjadi insan intelektual. “Kita berharap UNCP bukan saja memiliki daya tarik, tetapi juga daya saing keunggulan dan keistimewaan dibanding dengan perguruan tinggi lainnya. Sehingga masyarakat memiliki alternatif utama, tanpa harus membawa anak-anak mereka ke luar Kota Palopo," imbuhnya. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Kadisdik Palopo, Asnita Darwis, hadiri wisuda UNCP. PALOPO- Civitas akademika Universitas Cokroaminoto Palopo (UNC), Sabtu (3/8/2024), men...

Langganan: Postingan (Atom)
⬆
Top