Koran Akselerasi: Peristiwa

Launching MPP-Walmas, Patahuddin Tunaikan Janji ke Masyarakat

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 27, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Kepala DPMPT Luwu, Muhammad Rudi.

BELOPA- Kinerja Bupati Luwu, H Patahuddin SAg, di awal pemerintahannya terbukti mampu menghadirkan perubahan di Kabupaten Luwu.

Belum genap satu bulan, ia sudah menunaikan janjinya kepada masyarakat, sebanyak 3 program prioritas telah dilaunching Patahuddin, Rabu 26/3/2025) lalu.

Tiga terobosan itu, yakni Mall Pelayanan Publik (MPP) Walenrang-Lamasi (Walmas), berikutnya sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis kecamatan, serta 10 titik internet gratis pada fasilitas umum dan UMKM.

"Fokus kami meningkatkan pelayanan ke masyarakat, Insyaallah seluruh program yang masuk dalam visi-misi pemerintahan segera direalisasikan," kuncinya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Luwu, Drs Muhammad Rudi MSi, dalam laporannya menjelaskan jumlah, jenis, dan standar layanan pada pelayanan MPP Walmas sama dengan yang ada di mall pelayanan publik di Belopa.

"Kedepan untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik, kelembagaan MPP ini akan ditingkatkan menjadi UPT Dinas Penanaman Modal dan PTSP," jelas Rudi.

Adapun 10 titik layanan internet gratis Pemerintah Kabupaten Luwu berada di Kecamatan Walenrang Barat (Lapangan Desa Ilanbatu), Kecamatan Lamasi (Alun-Alun Lapangan Kec Lamasi), Kecamatan Walenrang (Seputaran Kantor Camat Walenrang), Kecamatan Bua (Lapangan Sepakbola Bua), Kecamatan Ponrang (Lapangan Padang Sappa), Kecamatan Bupon (Kantor Lurah Noling), Kecamatan Bajo (Bundaran Tugu Perjuangan Bajo), Kecamatan Belopa (Lapanan Opu Dg. Risaju), Kecamatan Belopa (Seputaran Kantor Dinas Parawisata), dan Kecamatan Kec Suli (Lapangan A Mangile Suli). (TOM)

Bupati Jeneponto Panen Raya Jagung Bioteknologi DK95R

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 27, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Panen raya jagung DEKALB DK95SR di Kabupaten Jeneponto.

JENEPONTO- Budidaya jagung menggunakan bibit Bioteknologi DK95SR sukses dikembangkan di Jeneponto, terbukti hasilnya sudah mulai dipanen petani setempat.

Bahkan, Bupati Jeneponto, Paris Yasir, berkesempatan hadir melakukan panen raya bibit Bioteknologi DK95SR yang diproduksi PT Bayer Indonesia di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Rabu (26/3/2025).

Paris Yasir dalam sambutannya memuji kualitas DEKALB DK95SR yang diharapkan mampu meningkatkan produksi jagung petani di Jeneponto, sehingga dengan hasil panen yang melimpah masyarakat bisa semakin sejahtera.

Acara panen raya bibit Bioteknologi DK95SR tersebut, dihadiri Dandim Jeneponto, Kapolres, Kadis Pertanian, dan 223 petani binaan. (RILIS)

Patahuddin Kembali Tekankan Visi-Misinya di Musrenbang RKPD 2026

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 27, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026.

BELOPA- Hadir membuka Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026, Rabu (26/3/2025), Bupati Luwu, H Patahuddin SAg, kembali mempertegas visi-misi pemerintahannya.

Patahudding menekankan kepada seluruh perangkat daerahnya untuk untuk bersama-sama, bersatu padu, bersinergi dan menyatukan langkah.

"Dengan semangat bangkit lebih cepat bersama rakyat untuk mewujudkan visi Luwu unggul, berkarakter berbasis agribisnis yang kuat sebagai lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat," tekan Bupati Luwu.

Dalam gelaran yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, juga memaparkan tujuh misi yang menjadi agenda pembangunan daerah.

"Ketujuh misi ini didukung dengan 24 program prioritas, untuk itu, melalui kesempatan ini, kembali kami menegaskan kepada seluruh kepala OPD, agar segera menyelesaikan mapping program, kegiatan dan subkegiatan dengan prioritas tersebut secara konkret," tegas H. Patahuddin.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2026 adalah “penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur wilayah mendukung peningkatan pendapatan masyarakat”.

Tema ini menggambarkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2026 lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan untuk peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis masyarakat, didukung penyediaan dan peningkatan fungsi serta kemantapan infrastruktur wilayah secara merata dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dr. Moh. Arsal Arsyad dalam laporannya menjelaskan forum ini berfungsi untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD yang telah disusun dan memastikan bahwa rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

"Musrenbang RKPD bertujuan untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan prioritas pembangunan yang telah disepakati," jelas Moh. Arsal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, SE., jajaran Frokopimda, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, instansi vertikal, Camat, pimpinan perusahaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, tokoh masyarakat, dan forum anak. (TOM)

Kodim 1403/Palopo Apel Gelar Pasukan Sukseskan PSU Pilkada

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Pengecekan Randis personil oleh Dandim Palopo.

PALOPO- Menyambut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo yang bakal berlangsung 24 Mei 2025 mendatang, Kodim 1403/Palopo menggelar apel gelar pasukan, Senin (24/3/2025).

Dandim 1403/PLP, Letkol (Arm) Kabit Bintoro Priyambodo, membenarkan pihaknya telah melaksanakan apel gelar pasukan untuk menyukseskan PSU Pilkada Palopo.

Dalam arahannya, Dandim meminta kepada prajurit TNI di daerah ini, peka membaca situasi dan lebih ekstra melaksanakan tugas pengamanan di lapangan.

"Pelaksanaan PSU di Palopo harus berjalan aman dan lancar, untuk itu seluruh kebutuhan penunjang pelaksanaan kegiatan mesti dipersiapkan dengan baik," tukas Dandim sambil mengecek kendaraan dinas (Randis) pasukannya. (TOM)

Polsek Bungku Selatan Razia Knalpot Brong

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Razia knalpot brong Polsek Bungku Selatan.

MOROWALI- Penertiban terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong, digelar aparat Polsek Bungku Selatan, Senin (24/3/2025). Pasalnya, knalpot brong ini cukup meresahkan warga.

Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) itu, dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bungku Selatan, IPDA Herman SH. Dikatakan IPDA Herman, selain knalpot brong pihaknya juga menyasar minuman keras (miras), narkoba, dan balapan liar.

"Razia yang kita gelar semata-mata untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Bungku Selatan selama pelaksanaan bulan suci Ramadan dan menyongsong hari raya Idul Fitri 1446 H/2025 M yang sebentar lagi dirayakan," sebut Kanit Reskrim.

Kendaraan yang menggunakan knalpot bogar diberikan teguran, mereka juga diharuskan mengganti knalpot dari brong ke standar pabrikan serta melengkapi dokumen kendaraan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

PT Rizky Utama Jaya Didemo Gegara Kerusakan Lingkungan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Aktivitas PT Rizky Utama Jaya.

MOROWALI- Kegiatan blasting PT Rizky Utama Jaya di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, menuai sorotan dari warga karena disinyalir merusak lingkungan.

Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Lingkungan Morowali (FPLM), berunjukrasa, 22 Maret 2025 lalu, mereka menuntut PT Rizky Utama Jaya bertanggungjawab atas rusaknya lingkungan.

Disebutkan, aktivitas blasting perusahaan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada ekosistem dan kenyamanan hidup masyarakat setempat. Selain itu, mereka menyoroti bahwa hingga saat ini, perusahaan belum menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Nambo dan Desa Ulongi sebagaimana yang menjadi kewajiban perusahaan.

Ketua FPLM, Moh Ridwan, mengancam apabila tidak ada respons dari PT Rizky Utama Jaya, pihaknya kembali akan menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak selesai lebaran Idul Fitri. "Sekitar 500 massa akan kita turunkan pada unjuk rasa susulan sesudah hari raya Idul Fitri 1446 H nanti," cetusnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/Kepala BPN Perkuat Kolaborasi Bersama Pemda se-NTT

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, dan para Bupati/Walikota se-NTT digelar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Kamis (20/3/2025), pertemuan ini sebagai langkah maju membangun kolaborasi dengan Pemda se-NTT terkait kebijakan pertanahan, reforma agraria, pengadaan tanah, serta tata ruang.

"Ada empat tugas utama Kementerian ATR/BPN, yaitu kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta kebijakan dan layanan tata ruang. Tidak semua daerah memiliki semua aspek ini, tetapi kebijakan dan layanan tata ruang pasti ada di setiap wilayah," ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional. "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah masing-masing. Reforma Agraria ini harus berjalan baik, termasuk dalam pendistribusian tanah kepada masyarakat," ucapnya.

Ia juga menekankan, Pemda memiliki peran penting dalam menentukan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). "Bupati wajib menentukan objek TORA, seperti HGB, HGU, atau Hak Pakai yang sudah habis dan tidak diperpanjang dalam dua tahun. Itu bisa dibagikan ke masyarakat agar tidak terjadi penjarahan. Selain itu, ada kewajiban 20% dari HGU yang bisa dibagikan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," jelas Nusron Wahid.

Di samping itu, optimalisasi data pertanahan melalui integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) juga perlu dilakukan. Kedua hal tersebut menurut Menteri Nusron bisa menambah pendapatan daerah, sehingga perlu segera disinkronkan.

Gubernur dan bupati juga diminta ikut membantu pemutakhiran sejumlah bidang tanah di Indonesia yang masih masuk kategori KW 456, yaitu sertipikat yang terbit antara tahun 1960–1971, namun belum memiliki peta kadastral. Secara khusus, ia juga meminta agar para kepala daerah memerhatikan soal pendaftaran tanah adat di NTT.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelasakan kepada Gubernur dan Kepala Daerah se-NTT yang hadir bagaimana peran Pemda dalam mendukung _modern land administration paradigm yang mencakup land tenure, land value, land use, land development, hingga cadastre. Dengan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, ia berharap dapat menjadi kunci dalam modernisasi administrasi pertanahan serta optimalisasi tata ruang di NTT.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

PT Vale Tanam Pohon Serentak Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Aksi menanam pohon serentak.

POMALAA- Kolaborasi PT Vale Indonesia dengan Pemprov Sulawesi Tenggara terhadap keberlanjutan, dibuktikan dengan penanaman pohon serentak bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari program Quick Win 100 Hari.

Kegiatan ini juga menandai peluncuran Budidaya Maggot dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai solusi kolaboratif untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ekosistem lingkungan.

Berlangsung di site Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, kegiatan ini mengusung semangat agroforestry—sistem integratif antara kehutanan dan pertanian—yang mampu menyelaraskan produktivitas ekonomi masyarakat dengan konservasi alam secara berkelanjutan.

PT Vale ditunjuk sebagai tuan rumah utama, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam pembangunan. Turut hadir dalam acara ini antara lain Bupati Kolaka H Amri, Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, unsur TNI dari Batalyon 725 Woroagi, tokoh masyarakat, petani binaan PT Vale, serta para mitra kerja. Dalam sambutannya, Manager Mine Construction IGP Pomalaa, Aryamer, mewakili manajemen PT Vale, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya mempercepat rehabilitasi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan lahan produktif yang berdampak ekonomi.

“Kami bangga dapat menjadi bagian dari inisiatif besar ini. Agroforestry bukan hanya tentang menanam pohon, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga bumi. Sinergi seperti ini adalah pondasi masa depan berkelanjutan yang ingin kami bangun bersama masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Aryamer.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dalam sambutan virtualnya menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi PT Vale dengan pemerintah dan masyarakat, yang dinilai sebagai contoh nyata kemitraan strategis lintas sektor untuk lingkungan dan pangan.

“Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih hijau dan tangguh. Terima kasih kepada PT Vale dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” ungkap Gubernur.

Senada, Bupati Kolaka H Amri menekankan bahwa keberhasilan program ini terletak pada kekompakan dan rasa tanggung jawab bersama.

“Upaya menjaga lingkungan dan membangun ketahanan pangan adalah tanggung jawab kolektif. Terima kasih atas sinergi luar biasa ini, semoga menjadi inspirasi di seluruh penjuru Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Vale dan Pemerintah Kabupaten Kolaka juga menyerahkan bantuan sembako kepada para petani organik binaan, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun sistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan.

Jenis pohon yang ditanam meliputi pohon buah dan tanaman kayu bernilai ekonomi tinggi, yang diharapkan memberi dampak positif dalam jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

PT Vale terus mendorong transformasi hijau melalui program berbasis komunitas dan keberlanjutan. Melalui aksi kolaboratif seperti ini, perusahaan berharap dapat menjadi katalisator perubahan menuju ekosistem pertambangan yang lebih hijau, tangguh, dan berdampak positif bagi generasi mendatang. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

KIDC Morowali Sahur On The Road

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Sahur On The Road KIDC Morowali.

MOROWALI- Anggota komunitas Kinship In Driving Indonesia (KIDC) Morowali, Senin (25/3/2025) dinihari tadi, menggelar kegiatan Sahur On The Road.

Dalam pelaksanaannya, Sahur On The Road KIDC Morowali ini berjalan atas kolaborasi dengan Satlantas Polres Morowali.

Sedikitnya 51 kendaraan roda empat modifikasi yang tergabung sebagai member KIDC Morowali terlibat langsung dalam Sahur On The Road

Ketua KIDC Morowali, Andi Aswar, kegiatan Sahur On The Road ini bertujuan selain ajang silaturahmi juga membangun kekompakan antar anggota KIDS.

Pihaknya melakukan rolling di jalan, kemudian melaksanakan Salat Subuh secara berjamaah.

Andi Aswar juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Satlantas Polres Morowali yang turut serta mengawal jalannya Sahur On The Road ini. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

796 Pelanggaran Tata Ruang Picu Banjir di Jabodetabek-Punjur

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 23, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Untuk kesekian kalinya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU RI menggelar rapat penanganan banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur, rapat yang berlangsung, Jumat (21/3/2025), dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Dalam rapat yang dihadiri Pemprov Banten tersebut, Nusron Wahid, mengungkapkan terdapat sekitar 769 pelanggaran tata ruang yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan itu.

"Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres No: 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir," sebut Nusron Wahid.

Lebih lanjut, diungkapkan Nusron Wahid, penindakan terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai tata ruang ditargetkan selesai di tahun 2025 ini. Rapat itu sendiri, dihadiri Menteri PU, Dody Hanggodo, Wamen PU, Diana Kusumastuti, Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, beserta para bupati/walikota se-Banten. Sedang ikut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, yakni Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, Plt Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, dan PLH Dirjen PHPT, Wartomo. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Polisi Diminta Usut Cargo Nikel Diduga Ilegal di Kawasan Jetty PT CMPP

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 23, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Aktivitas jual-beli bijih nikel dari tambang yang tak ber-IUP diduga marak di Morowali.

MOROWALI-Diduga ilegal, Polres Morowali diminta untuk mengusut cargo nikel yang disinyalir marak diperjual-belikan di pelabuhan jetty PT CMPP, di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur.

Menurut Haris, salah satu warga Bungku Timur, bijih nikel di lokasi tersebut kemungkinan berasal dari tambang yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Dulu cargo nikel itu pernah dipasangi police line, tapi sekarang sudah tidak lagi. Makanya, kami minta Kepolisian mengusut dugaan transaksi bijih nikel ilegal di kawasan jetty tersebut," harap Haris, Sabtu (22/3/2025).

Sebenarnya, masyarakat tidak mempersalahkan penjualannya, namun sangat disayangkan apabila cargo nikel itu dijual tanpa melalui proses perizinan yang jelas. "Kami hanya ingin memperjelas, biji nikel itu legal atau ilegal, maka dari itu polisi diharapkan secepatnya bertindak," pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Ossy Dermawan Tekankan Pentingnya Tata Ruang dalam Mitigasi Risiko Bencana

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 22, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Konsep perencanaan tata ruang yang baik, harus diterapkan secara konkret untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah Indonesia.

Demikian dikemukakan Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, saat mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana, Kamis (20/3/2025), di Gedung BNPB, Jakarta.

Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

“Sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” papar Wamen Ossy Dermawan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

ACC Palopo Berbagi Takjil dan Anjangsana ke Panti Asuhan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 21, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Komunitas ACC Kota Palopo.

PALOPO- Aksi berbagi di bulan Ramadan digelar komunitas Auto Claser Club (ACC) Kota Palopo, Jumat (21/3/2025), sebanyak 100 paket takjil dibagikan ke masyarakat.

Pengurus ACC Community, Mail, menyebut selain membagikan takjil, pihaknya juga melakukan anjangsana ke panti asuhan Al-Muhaimin, Jalan Andi Kambo.

"Agenda pertama kita bagi-bagi takjil, kemudian dilanjutkan buka puasa bersama, dan kegiatan pamungkas bersedekah kepada anak yatim di panti asuhan Al-Muhaimin," tutur pria yang akrab disapa Mailho itu.

Ia menambahkan, kegiatan berbagi komunitas ACC Palopo akan terus berlanjut secara kontinu. Kegiatan tersebut dihadiri, Bendrok selaku Ketua ACC, Ichal, Nanang, Fatak, Cokeng Guru, Akbar, Wandi, Ucok, Ono, Kamboti, dan Om Pur. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Atasi Banjir, Nusron Wahid Instruksikan Satker di Daerah Pantau Kawasan DAS

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 21, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Mengantisipasi terjadinya banjir, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, langsung menginstruksikan Satuan Kerja (Satker) yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk meninjau kawasannya yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi untuk mengatasi masalah bencana banjir yang masih sering terjadi.

“Agar Direktur Jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) agar membuat rapat khusus dengan semua Kantah dan Kanwil, yang Kantah dan Kanwilnya itu melintasi sungai yang menjadi sumber bencana banjir, baik di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan daerah lainnya,” imbau Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3/2025) lalu.

Peninjauan terhadap kawasan yang berada di sempadan sungai ini, dinilai penting sebagai dasar perencanaan penanganan masalah tersebut. “Peninjauan kawasan sempadan sungai ini, agar diteliti. Bagi bidang yang sudah kadung (telanjur) ada alas hak, apabila memungkinkan ditinjau ulang agar dibatalkan. Intinya harus segera dilakukan normalisasi terhadap sempadan sungai,” jelas Nusron Wahid.

Kepada Plt Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Menteri Nusron juga mengarahkan untuk melakukan pengkajian terhadap sejumlah kawasan. Di antaranya seperti, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) serta Kawasan Semarang-Demak.

“Perlu adanya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), ada campur tangan kementerian pada saat Persetujuan Substansi (Persub),” sebutnya.

Adapun pada Rapim kali ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. Rapim ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Peduli Sesama, Kementerian ATR/BPN Gelar Bazar Ramadan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 20, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Kementerian ATR/BPN menggelar Bazar Ramadan, Rabu (19/3/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di kantor Kementerian ATR/BPN ini dibuka Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menurut Ossy bahwa Bazar Ramadan dilaksanakan dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri 1446 Hijriyah/2025 Masehi.

"Alhamdulillah, ini merupakan rasa syukur kita semua dapat hadir bersama di Bazar Ramadan. Acara ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita dalam menyemarakkan bulan suci. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi, bersilaturahmi, dan meningkatkan rasa kebersamaan," papar Ossy.

Selain menyediakan bahan kebutuhan pokok, Bazar Ramadan juga diikuti sejumlah tenant eksternal seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjual aneka olahan seafood, serta perbankan yang menghadirkan layanan keuangan bagi pengunjung. Juga disediakan paket sembako murah yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar dan pegawai Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid Rapat Penanggulangan Banjir di Jawa Barat

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 18, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JABAR- Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar), kini menjadi salah satu wilayah yang masuk kategori rawan banjir di Indonesia.

Mengatasi persoalan banjir, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, turut serta hadir dalam rapat membahas langkah strategis menanggulangi banjir.

Rapat ini, dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum.

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menyepakati langkah strategis penanggulangan banjir dengan melakukan penertiban di kawasan sempadan sungai dan merevitalisasi kawasan serapan air. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/Kepala BPN Teken Nota Kesepahaman Bersama 4 K/L

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 17, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Dalam rangka memperkuat sinergutas tata kelola pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN melakukan penandatanganan kesepahaman dengan empat kementerian dan lembaga (K/L), Senin (17/3/2025).

Empat K/L yang berkolaborasi Kementerian ATR/BPN tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Dengan adanya kerja sama kolaborasi ini, baik dari ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah, begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi, dikuatkan dengan BIG, maka Insyaallah masalah satu-satu akan bisa kita uraikan," jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai penandatanganan berlangsung, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Adapun ruang lingkup kerja sama, antara lain mencakup percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain, pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang, dukungan terhadap program strategis nasional, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, percepatan penyelesaian rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Disorot Warga, Lokasi Tambang PT BAP Diduga "Caplok" Fasilitas Publik

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 17, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Lokasi tambang PT BAP Dikeluhkan warga khususnya pengendara.

MOROWALI- Sorotan tajam mengarah ke aktivitas tambang batu gamping PT Batu Alam Prima (BAP) di Desa Puungkuilo, Kecamatan Bungku Tengah. Pasalnya, lokasi tambang dikeluhkan cukup mengganggu kelancaran lalu-lintas di jalan poros trans Sulawesi tersebut.

Belum lagi, kegiatan tambang PT BAP ini diduga melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena lokasinya 'mencaplok' bahu jalan yang notabene menjadi satu-satunya akses transportasi masyarakat di wilayah itu.

Persoalan ini sempat dibahas di Komisi III DPRD Morowali, Jumat (7/3/2025), yang menghadirkan PT Mineral Bumi Nusantara (MBN) dan PT BAP. Para wakil rakyat di DPRD, ikut menyoroti lokasi PT BAP yang menyentuh fasilitas jalan trans Sulawesi Desa Puungkuilo.

Demi mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, instansi terkait diminta segera turun tangan melakukan penertiban di lokasi tambang PT BAP karena aktivitas perusahan itu rawan menimbulkan bahaya bagi warga khususnya pengendara. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Pimpinan Ponpes Dalwa Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 17, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PASURUAN- Kemudahan yang diberikan dalam pelayanan percepatan pengurusan sertipikat wakaf, membuat Kementerian ATR/BPN mendapatkan apresiasi dari pimpinan pondok pesantren (Ponpes) Dalwa Pasuruan, Al Habib Segaf Baharun.

Sejak berdiri tahun 1991, akhirnya Ponpes Dalwa resmi memiliki sertipikat tanah wakaf. Sertipikat berbentuk elektronik ini diserahkan langsung di pondok pesantren oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Jumat (14/3/2025). Sebagai pengasuh sekaligus ahli waris Pondok Pesantren Dalwa, Al Habib Segaf Baharun menyatakan sertipikat wakaf sangat penting untuk menghindari konflik ahli waris di kemudian hari.

"Kita tahu bahwa konflik ahli waris dapat menjadi masalah besar jika tidak diatasi dengan baik. Dengan adanya sertipikat wakaf ini, kita dapat menghindari masalah tersebut dan memastikan bahwa tanah wakaf kita aman dan terjamin," ujar Al Habib Segaf Baharun.

Ia menjelaskan, proses pengelolaan wakaf yang bersertipikat ini dapat menjadi contoh bagi ahli waris lainnya. "Kita berharap sertipikat wakaf yang kita terima ini dapat menjadi inspirasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama," tambah Al Habib Segaf Baharun.

Terlebih lagi, menurut Al Habib Segaf Baharun, proses pembuatan sertipikat untuk tanah wakaf ini mudah dan tidak memakan waktu yang lama. "Alhamdulillah, dengan semangat Bapak Menteri, kami juga dipermudah dan cepat proses pembuatan sertipikatnya," ucapnya.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN terus melakukan percepatan sertipikasi tanah wakaf sebagai bentuk komitmen mengimplementasikan Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. Hal itu diwujudkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, hingga Februari 2025 telah tercatat sebanyak 265.050 bidang untuk pendaftaran tanah wakaf dan 8.201 bidang untuk pendaftaran tanah rumah ibadah.

Usai menyerahkan sertipikat tanah wakaf di Pondok Pesantren Dalwa Pasuruan, pada hari yang sama Menteri Nusron juga menyerahkan 19 sertipikat tanah wakaf berbentuk elektronik di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sertipikat tersebut diperuntukkan untuk pondok pesantren, yayasan pendidikan, musala, serta masjid yang berada di Kabupaten Jombang dan Pasuruan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Atasi Banjir, Kementerian ATR/BPN Dukung Normalisasi Sungai Ciliwung

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 15, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Menanggulangi persoalan banjir yang kerap melanda Jakarta, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan dukungan Kementerian ATR/BPN dalam pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pernyataan tersebut diungkapkan Nusron Wahid, pada rapat koordinasi pengadaan tanah dan pengendalian banjir di Daerah Khusus Jakarta, Kamis (13/3/2025), di Kantor Kementerian PU.

“Tugas kami di Kementerian ATR/BPN adalah mendukung Menteri PU dan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengadaan Tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Seperti yang telah disepakati, Pengadaan Tanah ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” terang Nusron Wahid.

Rapat tersebut juga mendiskusikan cara memastikan keabsahan tanah agar proses pembebasan serta pembeliannya sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Tanah yang akan dibebaskan dan dibeli oleh Pemda DKI dari masyarakat akan digunakan untuk pelebaran sungai, guna menambah kapasitas daya tampung air,” tambah Nusron Wahid.

Ia menyebut, penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek ini diperkirakan akan selesai pada akhir Maret 2025. Setelah itu, Pengadaan Tanah ditargetkan akan selesai pada akhir Mei 2025. “Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah clean and clear,” kunci Nusron Wahid. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)