KPU Palopo Pleno Penetapan Nomor Urut Paslon Walikota/Wakil Walikota
 |
| KPU Palopo gelar pleno penetapan nomor urut Paslon Walikota/Wakil Walikota jelang PSU. |
PALOPO- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo, Sabtu (23/3/2025), menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Palopo.
Rapat ini dipimpin Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, beserta komisioner KPU Palopo lainnya, seluruh pasangan calon tidak hadir namun mereka diwakili LO dan juru bicara masing-masing. Pj Walikota diwakili Pj Sekda, Ilham Hamid, sementara Ketua DPRD, Darwis, hadir langsung, bersama pimpinan partai politik (Parpol) pengusung, serta jajaran Bawaslu.
Hasbullah dalam sambutannya mengungkapkan, kali ini pihaknya langsung melakukan penetapan nomor urut Paslon tanpa harus melakukan pengundian.
"Nomor urut Paslon tetap sama seperti sebelumnya, kami tetap harus melakukan pleno sebagai tindak lanjut putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan. Sebelum ini, kita juga telah melalui sejumlah tahapan seperti pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi, penetapan hasil administrasi calon pengganti, dan selama proses itu berlangsung tidak ada tanggapan dari masyarakat yang masuk," beber Hasbullah.
Seperti diketahui, MK sebelumnya memutuskan PSU pada Pilkada Palopo dengan mendiskualifikasi Calon Walikota nomor urut 4, Trisal Tahir, terkait ketidak absahan ijazah paket C yang bersangkutan. Belakangan, Trisal Tahir digantikan istrinya, Naili Trisal yang akan berpasangan dengan Calon Wakil Walikota, Akhmad Syarifuddin Daud.
PSU Pilkada Palopo yang digelar, 24 Mei 2025 mendatang, diikuti Paslon nomor urut 1, Putri Dakka-Haidir Basir, Paslon nomor urut 2, Farid Kasim Judas-Nurhaenih, Paslon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso-Andi Tendri Karta, dan Paslon nomor urut 4, Naili Trisal-Akhamd Syarifuddin.
Saat menghadiri pleno penetapan, Ketua DPC PDI-P Palopo, Alfri Jamil, mengimbau kalangan ASN dan pihak penyelenggara menjaga netralitasnya. Wakil Ketua II DPRD Palopo itu, berharap tidak ada pelanggaran netralitas yang terjadi selama PSU berlangsung nanti.
Pesan yang sama disampaikan Ketua DPRD, Darwis, ia mengingatkan penyelenggara agar netral dan independen melaksanakan tugas dan kewenangannya. Legislator Partai Nasdem ini, sedikit menyesalkan KPU yang jarang mengundang DPRD apabila ada kegiatan.
Juru bicara pasangan nomor urut 2, Farid Kasim Judas-Nurhaenih (FKJ-NUR), Bayu Purnomo, ikut berkomentar soal netralitas ASN dan penyelenggara. Secara khusus, ia mengimbau jajaran atas Pemkot Palopo bersikap adil dan netral alias tidak memihak ke salah satu Paslon.
"Mari kita jaga bersama kondusifitas Kota Palopo selama pelaksanaan PSU dengan tidak melakukan pelanggaran netralitas atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif," imbuh Bayu.
Sementara LO Paslon nomor urut 3 RMB-ATK, Suparni Sampetan mengharapkan kepada Bawaslu, agar mewaspadai politik transaksional di PSU mendatang. "Jangan pernah ada ASN yang berpolitik praktis, dan waspadai perilaku money politik," kuncinya. (MUSAKKAR DJABAL TIRA/TOM)
