 |
| Inspektur Daerah Morowali, Afridin. |
MOROWALI- Melalui pengawasan yang prima, Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali optimistis mampu mempertahankan tata kelola reformasi birokrasi.
Demikian diungkapkan Inspektur Daerah Morowali, Afridin SH MSA, saat ditemui Kamis (4/4/2025), ia menyebutkan pengawasan merupakan pilar utama meningkatkan tata kelola di bidang reformasi birokrasi.
"Pengawasan bukan sekedar alat untuk menilai, melainkan sebagai pemberi arah bagi manajemen melakukan koreksi agar tercipta tata kelola organisasi yang lebih baik, pengawasan tidak lagi pada tataran watchdog semata, tetapi merambah fungsi konsultatif, peran kami selayaknya konsultan mendampingi OPD menjalankan tugas sesuai koridor yang berlaku," tegas Afridin.
Dengan pengawasan, akan menjamin mutu pelaksanaan pemerintahan lewat sistem quality assurance. Lebih lanjut, Afridin menilai, program 100 hari kerja Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf dan Wakil Bupati, Iriane Iliyas, menunjukkan transformasi besar terutama dalam disiplin kerja dan alokasi anggaran berbasis efisiensi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perubahan positif telah terlihat nyata, termasuk di bidang pelayanan publik kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Itu menunjukkan, kepemimpinan Iksan-Iriane memiliki visi yang kuat dapat membuat perubahan nyata.
Afridin menambahkan, dalam penggunaan anggaran di OPD, diperlukan pemahaman, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi agar program yang dirancang bisa tercapai maksimal.
"Dalam evaluasi SAKIP kemarin, masih ditemukan ada OPD belum memahami fungsi secara menyeluruh, sehingga banyak kegiatan tidak diketahui dengan jelas oleh pelaksananya sendiri. Sidak yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati ke OPD sudah tepat untuk mendalami kendala dan memberi solusi kebijakan yang tepat, jadi Sidak itu bukan mencari kesalahan, tetapi bertujuan memperbaiki kesalahan," tutur Afridin.
Untuk pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, menyasar temuan administrasi dan kerugian negara. Kelemahan administrasi masih bisa dibina, tapi kalau sudah masuk kerugian negara tidak ada tawar menawar lagi, jalan keluarnya harus pengembalian. "Untuk memulihkan kerugian negara, kita bekerjasama Aparat Penegak Hukum (APH) agar keuangan daerah tetap bersih dan transparan," kuncinya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
Tidak ada komentar: