BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan tenaga kerja melalui berbagai program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Namun, tantangan terbesar dalam implementasi program ini adalah tingkat kepatuhan yang masih bervariasi di berbagai sektor, terutama di sektor informal dan usaha kecil. Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik serta optimalisasi manfaat bagi pekerja.
KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA REGULASI DAN PENGAWASAN YANG KUAT.
Pemimpin di sektor ketenagakerjaan harus memastikan kebijakan yang jelas dan tegas untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa pengawasan yang efektif, masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini.
EDUKASI DAN KESADARAN PEKERJA.
Kepemimpinan yang baik harus mampu membangun kesadaran pekerja tentang pentingnya jaminan sosial. Banyak pekerja yang belum memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan hak-hak mereka dalam perlindungan sosial.
KOLABORASI DENGAN SEKTOR SWASTA DAN SERIKAT PEKERJA.
Kepemimpinan dalam BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan serikat pekerja guna memastikan bahwa perlindungan tenaga kerja menjadi prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan.
INOVASI DALAM PROSES PENDAFTARAN DAN LAYANAN.
Digitalisasi dan kemudahan akses menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Kepemimpinan yang proaktif dapat mendorong penggunaan teknologi dalam pendaftaran, pembayaran iuran, serta akses manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MENDORONG KEPATUHAN.
Meskipun ada regulasi yang mengharuskan perusahaan mendaftarkan pekerjanya, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti:
-Kurangnya penegakan hukum: Banyak perusahaan kecil yang menghindari pendaftaran pekerja karena beban biaya tambahan.
-Kurangnya sosialisasi: Pekerja informal sering kali tidak menyadari manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
-Hambatan administrasi: Proses pendaftaran dan klaim yang rumit dapat mengurangi minat perusahaan dan pekerja untuk berpartisipasi.
Solusi yang dapat diterapkan meliputi:
Penguatan regulasi dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh. Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk digital. Digitalisasi proses pendaftaran dan pelayanan agar lebih mudah diakses oleh pekerja dan perusahaan.
Dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kepemimpinan yang efektif dalam sektor ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi yang ketat, pengawasan yang lebih baik, edukasi pekerja, serta inovasi dalam pelayanan menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kepemimpinan yang berbasis sistem, kita dapat memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang layak untuk kesejahteraan jangka panjang. (****)
Oleh: Muhammad Roziqin
*) Penulis Adalah Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (UNHAS).
Tidak ada komentar: