 |
| Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf membuka Musrenbang RKPD 2026. |
MOROWALI- Guna merumuskan arah kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, acara tersebut dibuka secara resmi Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, Selasa (18/3/2025), di aula Bappelitbangda Morowali.
Kegiatan ini antara lain dihadiri Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, Sekda, Drs Yusman Mahbub MSi, unsur Forkopimda, stakeholder, pimpinan OPD, serta camat se-Kabupaten Morowali, dan pihak terkait lainnya.
Plt Sekretaris Bappelitbangda, Iskandar Ende menerangkan, Musrenbang RKPD 2026 ini merupakan bagian dari tahapan proses perencanaan pembangunan, Musrenbang RKPD akan menentukan arah kebijakan Pemkab Morowali di 2026. Lewat forum tersebut, para pemangku kepentingan dapat menyampaikan usulan dan gagasan terhadap pembangunan daerah.
Sementara, Bupati Morowali, Iksan Baharuddin, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan. Pembangunan yang berjalan selama tiga tahun terakhir, sudah harus memberikan hasil yang nyata pada tahun keempat dan kelima.
"Jika kita membangun selama tiga tahun, maka di tahun keempat dan kelima merupakan waktu untuk menikmati hasilnya, prinsip saya jika suatu proyek dapat diselesaikan tahun ini dengan tepat sasaran, maka dalam satu, dua, atau tiga tahun ke depan kita sudah bisa melihat seberapa besar manfaat yang dihasilkan," tukas Iksan Baharudin.
Idealnya pembangunan harus dimulai sejak awal masa kepemimpinan, bukan justru dikebut menjelang akhir periode jabatan, sebab pembangunan yang mendadak di penghujung masa jabatan cenderung bernuansa politik dibanding pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan Iksan-Iriane (IKLAS) tak akan menyebut pembangunan di tahun 2028 atau 2029, karena pembangunan di akhir masa jabatan pada hakikatnya bukanlah sebuah pembangunan sesungguhnya melainkan pembangunan politik. Olehnya itu, kalau mau baik maka pembangunan harus dilakukan di awal periode pemerintahan.
Orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso ini, juga mengingatkan perlunya evaluasi berkala dalam penggunaan anggaran, setiap OPD patut memastikan efektivitas program yang dibiayai, termasuk sektor pertanian. Ia mencontohkan, apabila tahun ini ada pengadaan sapi, maka di tahun berikutnya bantuan tersebut mesti dievaluasi berkembang atau tidak. "Saya ingin anggaran yang dikelola, benar-benar mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat," tandas Iksan Baharuddin.
Tak hanya itu, Iksan Baharuddin mengemukakan dibutuhkannya pengawasan ekstra terhadap dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak hanya sekedar disalurkan tanpa membuahkan hasil yang jelas. Usai sambutan, dilaksanakan penandatanganan berita acara yang dilanjutkan pemaparan materi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
Tidak ada komentar: