JAKARTA- Untuk kesekian kalinya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU RI menggelar rapat penanganan banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur, rapat yang berlangsung, Jumat (21/3/2025), dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Dalam rapat yang dihadiri Pemprov Banten tersebut, Nusron Wahid, mengungkapkan terdapat sekitar 769 pelanggaran tata ruang yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan itu.
"Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres No: 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir," sebut Nusron Wahid.
Lebih lanjut, diungkapkan Nusron Wahid, penindakan terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai tata ruang ditargetkan selesai di tahun 2025 ini. Rapat itu sendiri, dihadiri Menteri PU, Dody Hanggodo, Wamen PU, Diana Kusumastuti, Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, beserta para bupati/walikota se-Banten. Sedang ikut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, yakni Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, Plt Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, dan PLH Dirjen PHPT, Wartomo. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
Tidak ada komentar: