 |
| Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar SH. |
PALOPO- Penanganan angka anak putus sekolah/tidak sekolah, menjadi salah satu topik pembahasan hangat antara Komisi A DPRD Kota Palopo dan Dinas Pendidkan (Disdik), Senin (20/1/2025).
Agar proses intervensi penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah dapat berjalan maksimal, jauh hari sebelumnya Ketua Komisi A, Aris Munandar SH, sudah mengingatkan jajaran Disdik untuk mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah.
"Sesuai penjelasan dari ibu Kadis Pendidikan, penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah dimaksimalkan di triwulan kedua, karena di triwulan pertama Disdik akan fokus terhadap tenaga pendidik SMP dan pemberian layanan pendampingan," kata politisi Partai Hanura Palopo ini.
Persoalan penanganan anak putus sekolah/tidak sekolah, memang menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD, pasalnya di Palopo terdata masih ada sekitar 497 anak putus sekolah yang perlu mendapatkan penanganan atau intervensi langsung pemerintah kota. Terkait program program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur lewat Perpres No: 83 tahun 2024 tinggal menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pusat. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: