 |
| Ketua DPRD Kutim, Jimmi. |
KORANAKSELERASI- Kesiapan Pemkab Kutai Timur dalam mengelola dan mengawasi operasional Pelabuhan Kenyamukan, diharapkan lebih dioptimalkan lagi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kutim, Jimmi di depan awak media.
"Kita berharap komitmen dari BUMN bisa membimbing daerah untuk mengelola dan mengawasi sendiri proses kepelabuhanan. Ini akan jauh lebih baik jika ada komitmen seperti itu," ujarnya.
Menurut Jimmi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah merespons tantangan tersebut dengan memperkuat perusda yang nantinya akan bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan.
Upaya ini termasuk menyiapkan regulasi dan pembekalan agar pengelola dapat beradaptasi dengan kondisi operasional pelabuhan.
"Pemerintah daerah sedang membenahi perusda yang akan mengelola bidang ini. Kami optimis pada tahun 2025, Pelabuhan Kenyamukan sudah bisa digunakan, asalkan Kementerian memberikan izin operasional," jelasnya.
Selain itu, Jimmi menekankan pentingnya regulasi dan pelatihan sebagai bagian dari persiapan.
"Ada regulasi yang harus dipenuhi, dan pembekalan sangat diperlukan agar kita mampu beradaptasi dengan keadaan dalam mengelola pelabuhan ini," terangnya.
Jimmi berharap Pelabuhan Kenyamukan menjadi salah satu penggerak ekonomi Kutai Timur, membuka peluang investasi, serta meningkatkan aksesibilitas logistik dan perdagangan di wilayah tersebut. (ADVERTORIAL)
Tidak ada komentar: