JAKARTA- Melalui penguatan sistem tata kelola administrasi pertanahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, ingin menciptakan layanan pertanahan yang semakin akuntabel, tuntas, dan bersih, hal itu ia katakan saat memberi pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/11/2024) lalu.
"Jadi kata kuncinya kita adalah pelayanan. Dalam pelayanan kita harus cepat, akuntabel, bersih, jangan membeda-bedakan masyarakat. Saya yakin kita sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan, tapi harus dibarengi kerja cerdas, taktis, dan tuntas," ucap Nusron.
Mengawali pertemuan, Menteri Nusron menyimak laporan yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta terkait dengan capaian output dari program prioritas yang dilaksanakan di Jakarta.
Untuk mengetahui secara detail hambatan dan tantangan serta permasalahan yang ada di dalam tercapainya target, Menteri Nusron pun menanyakan langsung kepada jajarannya, khususnya para Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing Kota Administrasi.
Untuk mewujudkan pelayanan seperti yang disebutkan, kepada jajaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Menteri Nusron mengajak untuk sama-sama memberantas pungutan liar (pungli). Menurutnya, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan. "Itu salah satu solusi untuk mempercepat proses layanan," lanjutnya.
Sementara untuk mempercepat fungsi pelayanan, bisa dilakukan dengan mutasi dan rotasi secara efektif dan efisien. Cara demikian diharapkan dapat meningkatkan loyalitas jajaran terhadap Kementerian ATR/BPN. "Nanti supaya ada reward and punishment, jadi tidak terjebak di comfort zone," ujar Menteri Nusron. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
Tidak ada komentar: