 |
| Legislator Partai Gerindra Kutim, Yan. |
KORANAKSELERASI- Pihak DPRD Kutai Timur terus mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, anggota DPRD Kutim, Yan menilai draft Ranperda tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan, yaitu tidak ada pasal yang mengatur sanksi tegas bagi pelaku yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Hanya diperkuat dengan teguran lisan, teguran surat, kita berharap ada sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut,” kata Yan, Kamis (7/11/2024) lalu.
Meski begitu, ia menyebut, pihaknya masih mendalami raperda ini terkait teknis pelaksanaannya. “Ini kan juga belum selesai, masih berupa rancangan. Mungkin pertemuan selanjutnya akan kita panggil instansi terkait untuk mempelajarinya lebih dalam,” ujar Yan.
Dia menambahkan, Raperda ini sebelumnya telah ada sebagai Perda sejak 2003. Hanya saja instansi yang menyelenggarakan menganggap Perda tersebut tidak lagi efesien dan tidak sesuai untuk diimplementasikan di era sekarang. “Makanya ini ada upaya untuk memperbaharui aturan tersebut,” ucap Politisi Partai Gerindra itu.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kata Yan, yang menjadi instansi yang akan bekerja keras dalam menyelenggarakan aturan ini, perlu diberikan dukungan. “Karena dengan semangat satpol pp mengangkat ini kembali, ya tentu saja ini perlu diperhatikan,” ujarnya.
Dia berharap Satpol PP benar-benar komitmen terhadap segala pasal yang sudah dituangkan, untuk melaksanakannya dengan baik. “Karena kita lihat selama ini Satpol PP memang kelihatan masih ragu-ragu kalau mereka bertugas. Dengan adanya Perda ini tidak ada lagi alasan lagi untuk tidak menindak segala pelanggaran yang ada,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)
Tidak ada komentar: