 |
| Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras. |
KORANAKSELERASI- Permasalahan banjir di Kota Bontang, tidak dapat ditangani secara parsial saja namun harus ada langkah yang komprehensif, hal itu dikatakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Aras, belum lama ini.
Agus menegaskan bahwa desain penanganan banjir yang menyeluruh sangat penting agar bantuan dari provinsi dan pusat dapat diarahkan secara efektif. Menurut Agus, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam penanganan banjir, terutama di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi.
“Selaku anggota Dewan Kaltim dari Dapil VI, tentu saya siap berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mengatasi banjir,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Sebagai contoh, Agus menyebutkan rencana pembuatan sodetan sungai di Kutai Timur yang bermuara ke Sungai Bontang sebagai salah satu solusi potensial untuk mengurangi risiko banjir.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana ini membutuhkan perencanaan matang agar bisa dieksekusi secara optimal. Agus juga mengungkapkan bahwa alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD Kaltim untuk Kota Bontang pada tahun 2025 mencapai Rp 226 miliar. Dana ini akan difokuskan untuk program penanganan banjir di berbagai titik rawan banjir di kota tersebut.
“Mayoritas alokasi Bankeu di Bontang memang untuk penanganan banjir. Mudahan, penerapannya di tahun 2025 lebih baik dan berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.
Terkait dengan pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) di Desa Suka Rahmat, Agus menyebut proyek ini sebagai salah satu solusi penanganan banjir kiriman dari hulu sungai. Meskipun perencanaan telah rampung, ia mengakui bahwa ada kendala teknis di lapangan yang mengakibatkan proyek ini tertunda.
“Masalahnya, lokasi Bendali masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga menjadi kewenangan kementerian. Mudahan dalam waktu tidak lama bisa terselesaikan,” jelas Agus. (ADVERTORIAL)
Tidak ada komentar: