JAKARTA- Sukses Kementerian ATR/BPN RI mengimplementasikan layanan Digitalisasi melalui Sertipikat Tanah Elektronik, berbuah apresiasi positif dari Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberikan penilaian positif atas adanya digitalisasi layanan di Kementerian ATR/BPN, hal itu ia ungkapkan saat sosialisasi tantangan dan risiko digitalisasi pertanahan, pembangunan zona integritas berkelanjutan Kementerian ATR/BPN, Rabu (14/8/2024), di Hotel Aston Imperial Bekasi.
“Kita ingin digitalisasi tapi kita juga perlu melihat kesiapan masyarakat. Saya apresiasi Kementerian ATR/BPN yang tetap mengeluarkan selembar fisik sertipikatnya. Ada QR Code-nya dan sudah punya keamanan yang bagus,” ujar Mardani Ali Sera pada kegiatan itu.
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera menerangkan Kementerian ATR/BPN berhasil meningkatkan capaian pendaftaran bidang tanah setiap tahunnya. “Tahun 2017, target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 5 juta bidang tanah telah terlampaui. Pada 2018, target PTSL 7 juta bidang tanah terlampaui. Pada 2019, target PTSL 9 juta bidang tanah terlampaui. Negara jika mau baik ya dengan sertipikasi tanah-tanah rakyat,” ujarnya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, RB Agus Widjayanto menyebut bahwa digitalisasi layanan pertanahan merupakan salah satu bobot penting dalam membangun Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya digitalisasi di sektor pertanahan juga dapat membangun efisiensi pekerjaan.
"Salah satu aspek dalam pembangunan ZI adalah adanya inovasi pelayanan publik. Di Kementerian ATR/BPN ada aplikasi Sentuh Tanahku. Juga ada beberapa layanan elektronik yang sebelumnya sudah diluncurkan, seperti layanan Pengecekan Elektronik, Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan Elektronik, Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT), dan Sertipikat Tanah Elektronik. Ini adalah inovasi yang meningkatkan pelayanan," jelas Irjen Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
Tidak ada komentar: