Pj Walikota Palopo dan sejumlah kepala daerah lainnya menghadiri Rakorda pencegahan korupsi yang digelar KPK di Makassar.

MAKASSAR- Berlangsung di ruang pola kantor gubernur, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, didampingi Sekda, Drs H Firmanza DP SH MSi, dan para kepala daerah lainnya, Rabu (17/7/2024), mengikuti rapat koordinasi kepala daerah (Rakorda) penguatan peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka pencegahan korupsi, Rakorda ini diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Wakil Ketua KPK-RI, Johanis Tanak, mengimbau seluruh Pemda agar konsisten dalam pencegahan korupsi, dengan mewujudkan APIP yang akuntabel dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Jadi, sambung Johanis Tanak, peran APIP ini mesti diperkuat sebagai langkah efektif mencegah korupsi di daerah.

"APIP yang akan memberikan teguran atas temuan yang diperoleh, dengan memberikan teguran selama 10 hari perbaikan, jika tidak dilaksanakan barulah temuan itu diteruskan ke aparat penegak hukum, KPK akan terus memonitoring tindak korupsi dan tak akan segan menahan kepala daerah yang terlibat atau melakukan korupsi," ucap Johanis Tanak.

Menurutnya, sinergitas diperlukan dalam melaksanakan amanat UU mencegah dan melakukan penindakan hukum terhadap perbuatan korupsi. Pada acara tersebut, dilaksanakan penyerahan komitmen penguatan peran APIP dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada 8 Gubernur/Pj Gubernur Wilayah IV Koordinasi dan Supervisi KPK.

Rakorda dihadiri Pj Gubernur Sulsel beserta Walikota/Bupati se Sulsel, Pj Gubernur Sulbar, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Selain itu, Rakorda juga diisi dengan diskusi panel yang antara lain dihadiri Kabag Perencanaan dan Perundang-undangan Itjen Kemendagri, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP, dan Inspektur Kota Makassar. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)