Kementerian ATR/BPN RI dan MA perkuat kerja sama di bidang sertifikasi hakim.

JAKARTA- Untuk menangani perkara kasus-kasus tanah yang terjadi di Indonesia, Kementerian ATR/BPN memperkuat kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) terkait pelaksanaan sertifikasi hakim. Sertifikasi hakim ini, merupakan langkah konkrit pemerintah menghadirkan keadilan pada setiap kasus tanah yang terjadi.

“Kami sepakat merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan, ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai diterima Ketua Mahkamah Agung, M Syarifuddin di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (22/7/2024) lalu.

Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Inilah yang mendasari kesepakatan Menteri AHY dan Ketua MA, M Syarifuddin bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi. Ke depan, rencananya akan diselenggarakan workshop untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan.

“Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” tutur Menteri AHY.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah, agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan benar-benar diback-up penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent transparan, akuntabel, dan adil.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)