 |
| Kadisdikbud Kutim, Mulyono. |
KUTIM- Menyoal adanya laporan salah satu sekolah di Kecamatan Kaubun meminta iuran per bulan dari orangtua siswa dengan mengatasnamakan pembangunan sekolah, DPRD Kutai Timur, Kamis (4/7/2024), langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutai Timur, Mulyono.
Di hadapan anggota dewan, Mulyono mengharapkan informasi itu memerlukan cross check yang mendalam agar informasi yang dihasilkan benar-benar valid.
"Mohon kita jangan cepat berasumsi negatif, nanti kita akan telusuri kebenarannya seperti apa, sebab bisa saja itu hanya bagian dari kreatifitas komite, contoh ruang kelas butuh pendingin AC, komite bisa saja usulkan iuran, jadi ini jangan terburu-buru diblow-up sebelum ada bukti," harap Mulyono.
Pada dasarnya, aturan itu tidak dibenarkan. Seperti halnya membayar buku pelajaran, seragam sekolah, atau bisnis apapun yang mengatasnamakan kebutuhan sekolah. Sebenarnya, tutur Mulyono, dari pihaknya tidak ada hal semacam itu. “Bahkan kami melarang untuk jualan buku, jualan seragam itu gak boleh, jangan sampai ada kesan di sekolah berbisnis itu gak boleh," timpal Mulyono.
Kendari demikian, pihaknya terbuka menerima aduan itu. "Sangat terbuka bincang sekolah itu apalagi di sana ada pengawas, ada korwil, dan nomor saya juga terbuka untuk umum," bebernya.
Dirinya juga bakal melakukan klarifikasi terkait hal tersebut. “Jangan sampai bahasanya hanya seputaran kreatifitas sekolah saja, kan karena kalau untuk pembangunan saya pikir tidak perlu iuran, karena pemerintah sudah menganggarkan itu semua," kuncinya. (FADLY)
Tidak ada komentar: