Penyerahan LKPD Unaudited Pemkab Luwu TA 2023 di kantor BPK-RI Perwakilan Sulsel. |
MAKASSAR- Menghadapi pemeriksaan BPK-RI, Pemkab Luwu optimistis dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang direbut pada tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Pj Bupati Luwu, Drs H Muh Saleh MSi, saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2023, Kamis (28/3/2024), di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
LKPD Unaudited Pemkab Luwu 2023 ini diterima Kepala Subauditorat Sulsel III, Ida Bagus Agung Siddhiwaskita, sesudah acara penyerahan Pj Bupati Luwu dan pihak BPK-RI menandatangani berita acara serah terima dokumen.
Muh Saleh berharap, setelah penyerahan LKPD Unaudited BPK dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk perbaikan dan penyempurnaan terkait pengelolaan keuangan. Pemkab Luwu, kata Muh Saleh, siap mempertahankan predikat WTP yang sebelumnya diraih.
Kepala Subauditorat Sulsel III, Ida Bagus Agung Siddhiwaskita berharap tidak ada permasalahan material yang dapat mengganggu atau berpengaruh terhadap penentuan opini pemeriksaan.
Highlight permasalahan hasil pemeriksaan interim LKPD 2023 yaitu mencakup kesalahan penganggaran pada belanja daerah, penatausahaan keuangan belum tertib, realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai, penatausahaan persediaan tidak tertib, kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal, dan belanja BOS tidak sesuai ketentuan. Hadir pada penyerahan tersebut, Sekda Luwu, H Sulaiman, Ketua DPRD, Rusli Sunali, Kepala BPKD, Alamsyah, Kepala Bappelitbangda, Moh Arsal Arsyad, Inspektur Daerah, Achmad Awwabin, dan Kadis Kominfo-SP, H Muhammad. (TOM)
Tidak ada komentar: