 |
| Suasana rapat pembahasan anggaran di DPRD Kota Palopo. |
PALOPO- Tingginya biaya belanja pegawai, dapat dipangkas dengan perampingan OPD di lingkup Pemkot Palopo, usulan tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Palopo, Cendrana Saputra Martani (CSM) saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait pembahasan APBD Pokok 2024 bersama SKPD terkait DPMPTSP, RSUD Sawerigading, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perkim, Selasa (21/11/2023), di gedung DPRD Palopo, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara.
"APBD Palopo berkisar Rp985 miliar, sementara belanja pegawai mencapai Rp490 miliar atau 51% dari total nilai anggaran, angka ini (belanja pegawai, red) terbilang tinggi, untuk menekan biaya tersebut salah-satu solusinya perlu dilakukan merger atau perampingan OPD, sebab realitanya OPD di Palopo sekarang ini terlalu gemuk," tukas CSM--, sapaan akrab Legislator Partai Demokrat ini.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD, Irvan ST, mempertanyakan soal utang belanja RSUD Sawerigading yang mencapai Rp27 miliar. Ia meminta pengelola RSUD, menjelaskan perihal adanya utang belanja yang nilainya tidak sedikit itu.
Direktur Utama (Dirut) RSUD Sawerigading, dr Rismayanti Amran Tandjung SpPA, dalam pemaparannya mengungkapkan, meski dirinya tergolong baru menjabat di RSUD Sawerigading, sebagai BLUD pelayanan kesehatan di RSUD Sawerigading tetap dioptimalkan dan pihaknya siap melakukan efisiensi anggaran.
"Untuk 2024, kita di RSUD Sawerigading menargetkan PAD kurang lebih sebesar Rp87.827.520.000 yang terdiri item pasien BPJS, pasien Asuransi kerja sama, dan hasil kerja sama BLUD Parkiran dan lain-lain," urainya.
Sedang Kepala DPMPTSP Palopo, Samsuriadi, optimistis pihaknya dapat mencapai target PAD untuk TA 2023. Pasalnya, realisasi penerimaan retribusi PGB mencapai Rp3,5 miliar. "Tahu ini, DPMPTSP Insyaallah capai target PAD," tukas Samsuriadi. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: