 |
| Jubir Fraksi Demokrat Palopo, Cendrana Saputra Martani. |
PALOPO- Di era pemerintahan Penjabat (Pj) Walikota, Asrul Sani SH MSi, Fraksi Demokrat Palopo lewat jurubicarannya, Cendrana Saputra Martani (CSM), Jumat (29/9/2023), dalam rapat paripurna Ranperda APBD-P Palopo TA 2023 meminta agar tidak ada lagi terjadi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
"Kami minta Pemkot Palopo mengembalikan, menormalkan atau merasionalisasikan TPP ASN yang dipangkas 30% di masa pandemi Covid-19. Diharapkan pula, Pj Walikota untuk mempertimbangkan perampingan OPD guna meminimalisir tingginya belanja pegawai di APBD, membantu UMKM, memprioritaskan program strategis seperti normalisasi sungai dan pembuatan tanggul sungai, pemeliharan jalan dan drainase tuk mencegah banjir," tandas CSM saat membacakan pandangan fraksinya.
Saat menyampaikan jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, berharap setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palopo.
Menurut dia kebijakan pendapatan daerah di 2023 mengalami penguatan restrukturisasi pajak/retribusi yakni pemberian sumber perpajakan yang baru, penyederhanaan retribusi, maupun harmonisasi dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, sehingga terdapat lima jenis pajak yang berbasis konsumsi digabung menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT.
"Prinsip penganggaran dan pendekatan anggaran tetap berbasis kinerja, makanya kita tetap mengalokasikan belanja pegawai baik gaji serta tunjangan ASN dan TPP secara cermat dan tepat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Asrul Sani.
Setelah agenda paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dan paripurna jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dipimpin Ketua DPRD, Dr Hj Nurhaenih S.Kep M.Kes, didampingi Wakil Ketua I, Abdul Salam SH, dan Wakil Ketua II, Irvan ST, tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TPAD Pemkot Palopo langsung melanjutkan pembahasan, karena jika tak ada aral melintang, rancangan APBD-P Palopo akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung, Sabtu (30/9/2023) besok. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: