 |
| Penulis, Iwid Perdana. |
TERDAPAT 271 Calon Anggota Legistlatif (Caleg) dari 13 partai yang telah ditetapkan dan dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Kota (KPU) Palopo sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif Kota Palopo yang akan bertarung dan memperebutkan 25 alokasi kursi di 4 daerah pemilihan (Dapil).
Sebagian besar mungkin dikenal hanya sebatas via poster atau baliho yang bertebaran di pinggir jalan, atau sekedar dari akun-akun tim sukses mereka yang memposting di sosial media. Itupun hanya sekedar foto dan tagline yang biasanya asal terkesan keren dan mudah diingat.
Dari sekian banyak itu ada berapa orang yg bisa kita kenali dari gagasan-gagasan pembaharuan yang ia tawarkan? Ada berapa dari para calon wakil rakyat itu yang setidaknya pernah menuangkan ide dan gagasan besarnya untuk bisa dibaca dan dianalisa oleh konstituennya?
Bukankah sebagai konstituen yang akan diwakili kita berhak tau, sejauh mana intelegensi dan nalar kritis orang-orang yang akan mewakili dan memperjuangkan masa depan kita. Sebagai pemegang hak dan pemberi mandat, rakyat harus diberi asupan informasi yang clean and clear tentang feedback apa yang akan mereka terima selama 5 tahun mendatang. Atau kah memang demokrasi kita telah sampai pada titik nadir; ada uang Abang-Nona Caleg kami pilih, tidak ada uang Anda Siapa?
Sehingga para calon wakil rakyat itu juga mulai apatis, dengan dalih keterpilihan mereka telah dibalas dengan aksi patronase dan klinialisme di awal. Ada harga yang mereka harus bayar sehingga konsepsi keterwakilan itu tidak lagi berlaku.
Kalau begitu benarlah kata Bertrand Russell bahwa demokrasi adalah proses dimana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan. Pemilihan umum yang harusnya sebagai ajang pencarian pemimpin yang berintegritas sudah tidak lagi berlegitimasi. Ia hanya sekedar proses penunaian kewajiban demokrasi agar tak disebut komunis dan liberal.
Demokrasi ala Bertrand Russell, bukanlah sebuah keniscayaan. Rakyat dan segelintir orang yang mereka pilih lewat sebuah proses demokrasi hanya akan terkoneksi secara menyeluruh pada saat Pemilu dimulai.
Ketika proses elektoral tersebut berakhir, selesai pula hubungan konektivitas dan keterwakilan itu. Para anggota legislatif bukan lagi memperjuangkan kepentingan publik atau konstituen yang memilih mereka. Mereka mulai disibukkan dengan kalkulasi matematika dasar, pendapatan harus lebih besar dari modal. (****)
*) Penulis Adalah Pengamat Politik di Kota Palopo
Tidak ada komentar: