 |
| Walikota Palopo, HM Judas Amir. |
PALOPO- Tiga hal pokok ini, wajib fokus ditangani jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, yakni pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim. Hal itu, ditekankan Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Palopo, Kamis (2/2/2023), di ruang pertemuan Ratona Gedung Balaikota.
Sekda, Drs H Firmanza DP SH MSi, selaku Ketua TPPS Palopo melaporkan sesuai data angka stunting Palopo di 2021 sebanyak 421 kasus atau 4,20%, sementara di 2022 turun menjadi 344 kasus atau 3,24%. "Dengan melakukan pendataan berbasis by name by address lokus stunting di 9 kecamatan se Palopo, jumlah kasus stunting di Palopo terus berkurang," urainya.
Kendati demikian, pihaknya tetap mengimplementasikan delapan aksi integrasi dan intervensi dalam upaya penurunan stunting di Palopo. Pemkot berkeinginan, penurunan kasus stunting tercapai secara masif. Oleh sebab itu, penanganannya akan lebih diintensifkan melalui kolaborasi dan kepedulian dari seluruh stakeholder hingga target Palopo zero stunting dapat terealisasi. "Sesuai perintah Pak Walikota, penanganan stunting sebagai salah-satu program Nasional harus kita sukseskan, dengan mewujudkan Palopo zero stunting," papar Firmanza.
Di hadapan para bawahannya, Walikota mengingatkan pentingnya memahami tugas dan peran masing-masing seperti Camat, Lurah, dan lain-lain khususnya terkait penanganan stunting.
"Pahami secara cermat kapasitas yang kita miliki, Camat, Lurah, dan perangkat daerah lainnya mesti mengetahui seperti apa fungsi dan perannya. Diperlukan inovasi, agar penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim dapat tertangani secara maksimal," imbuh Judas Amir.
Rakor ini dihadiri Ketua TP-PKK Palopo, Dr Hj Utia Sari Judas M.Kes, unsur Forkopimda, para Camat dan Lurah, serta para tim PPS Palopo. (RLS/TOM)
Tidak ada komentar: