Komisi I DPRD Palopo rapat monev dengan jajaran Dinsos. |
PALOPO- Jumlah penerima bantuan beras sejahtera (Rastra) di Kota Palopo pada tahun 2023, akan mengalami penurunan. Pasalnya, serapan anggaran Dinas Sosial (Dinsos) untuk pengadaan Rastra hanya Rp600 juta. Sementara, tahun sebelumnya anggaran Rastra mencapai Rp1,7 miliar.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Dinsos, Selasa (17/1/2023), Ketus Komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar SH, dengan tegas mempertanyakan berkurangnya jumlah penerima rastra. "Pada rapat Banggar yang lalu kami sudah perjuangkan anggaran Rastra 2023 tetap sama dengan anggaran di 2022, tapi kenapa alokasinya justru menurun? Artinya, ada pengurangan jumlah penerima," tutur Aris Munandar.
Menjawab itu, Kabid Linjamsos, Makmur, menyebutkan warga yang tidak menerima rastra, tetap mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. "Penerima rastra sudah terdata di tingkah RT/RW, pun penyaluran rastra diatur dalam Perwal," terang Makmur.
Sementara, anggota Komisi I lainnya, Muhammad Mahdi, menanyakan kapan Dinsos melakukan penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng) di jalan raya.
Terkait penertiban "Gepeng" Kadinsos Palopo, Zulkifli Halid, mengakui jika kegiatan penertiban tersebut digelar setiap saat, pihaknya juga membuka call center untuk layanan bencana. "Anggaran operasional Dinsos 2023, sebesar Rp4,3 miliar yang terdiri belanja pegawai serta belanja barang dan jasa," urainya.
Sejumlah anggota Komisi I seperti, Nureny SE, Angga Bantu, Hj Megawati, dan Robert Arelius Rante, ikut pada rapat Monev. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: