DPRD Minta Pemkot Palopo Perbaiki Data Peserta BPJS Kesehatan

RDP komisi satu DPRD Palopo dan jajaran pemkot terkait BPJS Kesehatan.

AKSELERASI- Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Senin (24/2/2020), anggota DPRD Palopo dari Komisi I mengharapkan pemkot melakukan perbaikan data kepesertaan BPJS Kesehatan bersubsidi.

Hj Megawati Legislator PKS Palopo dan Muh Mahdi anggota DPRD dari PPP, mengungkapkan pihaknya banyak mendapatkan laporan adanya kartu BPJS Kesehatan warga dinon-aktifkan. Kedua wakil rakyat ini meminta pemkot teliti dan selektif melakukan verifikasi.

"Tahun ini, kami menyetujui anggaran kurang lebih Rp36 miliar, untuk program BPJS Kesehata bersubsidi. Jumlah tersebut, untuk meng-cover sekitar 56.000 peserta. Namun, data yang kami dapatkan jumlah peserta yang aktif sekarang kurang lebih 49.000 orang. Ada sekitar 12.000 yang diverifikasi. Kami harapkan, seluruh warga terdaftar terlayani BPJS Kesehatan," imbuh Mahdi.

Terkait permintaan itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Palopo, Muh Taufik, menegaskan bahwa Pemkot Palopo telah berkomitmen penuh dalam melayani warga terkait kebutuhan kepesertaan BPJS Kesehatan bersubsidi. Untuk mensinkronisasi data verifikasi di lapangan, pihaknya akan melibatkan RT/RW, dukcapil, dan pihak berkompeten lainnya. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)