ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Kadispertanakbun Panen Jagung Program Ketahanan Pangan Polres Palopo

 

Kadispertanakbun Palopo hadiri panen jagung program ketahanan pangan Polri.
PALOPO- Di atas lahan Pertanian Sahabi program Ketahanan Pangan Polres Palopo, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Dispertanakbun) Kota Palopo, Muh Ibnu Hasyim S.STP MM, Jumat (16/5/2025), mengikuti panen jagung seluas 1 hektare yang digarap secara kolektif personil Polres Palopo dalam beberapa bulan terakhir.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang diinisiasi Polri dan dijalankan seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia, termasuk Polres Palopo.

Wakapolres Palopo, Kompol Morens Dannari, menyampaikan bahwa, hasil panen ini akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Selain untuk konsumsi masyarakat, hasil panen ini juga akan menjadi modal awal dalam melanjutkan program tanam berikutnya.

“Ini juga untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang digerakkan oleh institusi kepolisian, dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” jelas Kompol Morens.

Sementara itu, Kadispertanakbun, Muh Ibnu Hasyim, memberi apresiasi atas langkah Polres Palopo dalam mendukung ketahanan pangan dan menyatakan kesiapan dinasnya untuk terus memberi dukungan secara teknis.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Polres Palopo. Ini merupakan langkah nyata institusi negara dalam membantu masyarakat tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari sisi kebutuhan pangan. Kami dari Dinas Pertanian siap untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan teknis ke depannya,” ucapnya.

Diperkirakan hasil panen jagung tersebut mencapai hingga 1,5 ton. “Hasil panen jagung ini, menjadi bukti keseriusan anggota Polri dalam keikutsertaanya mendukung program ketahanan pangan,” pungkas Ibnu Hasyim. (ADVERTORIAL)

  Kadispertanakbun Palopo hadiri panen jagung program ketahanan pangan Polri. PALOPO- Di atas lahan Pertanian Sahabi program Ketahanan Panga...

Wahyu Napeng Hadir di Tengah Petani Sambut Musim Tanam

 

Wahyu Napeng berbicara di hadapan petani Kabupaten Luwu.
KAMANRE- Sebagai wakil rakyat yang populer di kalangan petani, anggota DPRD Kabupaten Luwu, Wahyu Napeng SE, kembali meluangkan waktu menghadiri undangan petani Desa Bunga Eja dan Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kamis (22/5/2025), untuk melaksanakan tudang sipulung musyawarah tani menyambut musim tanam April-September 2025.

Pada acara yang turut dihadiri Kadis Pertanian Luwu, Kapolsek Belopa, Danramil Belopa, Camat Kamanre, memberikan apresiasi kepada petani dan Pemerintah Desa Bunga Eja atas sinergitas yang dibangun bersama TNI-Polri dalam mendukung sektor ketahanan pangan, serta program Swasembada Pangan Pemerintah RI. 

"Pemerintah desa telah melakukan pendampingan penuh kepada petani dimulai masa bercocok tanam hingga masa panen, hasil produksi yang melimpah, ini sesuai Inpres 2/2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menuju Swasembada Pangan di Luwu.

Wahyu Napeng berharap agar hasil panen petani ke depan, semakin besar sehingga masyarakat Luwu sejahtera dan mandiri secara pangan. "Kalau petani sejahtera, daerah akan kuat dari segi ketahanan pangan, Luwu harus jadi daerah penyangga pangan di Sulsel," harap Wahyu Napeng disambut tepuk tangan meriah dari petani dan masyarakat kecil. 

Kadis Pertanian, Drh Jumardin, membeberkan agenda tudang sipulung ini membahas perencanaan proses tanam sampai pemilihan benih, pupuk, dan kebutuhan air bagi petani.

Sementara, Kades Bunga Eja, Nasir Napeng, berterimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung program Pemkab Luwu mewujudkan Swasembada Pangan, di mana hasil panen jauh semakin baik dan diharapkan ke depan Luwu mampu suprlus pangan. (TOM)

  Wahyu Napeng berbicara di hadapan petani Kabupaten Luwu. KAMANRE- Sebagai wakil rakyat yang populer di kalangan petani, anggota DPRD Kabup...

Ossy Dermawan: Pendaftaran Tanah Ulayat Bentuk Penghargaan Negara ke Masyarakat Adat

 

PAKAYUMBUH- Dalam sosialisasi pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (20/5/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat bukan sekadar upaya administrasi, melainkan wujud nyata penghormatan negara terhadap nilai-nilai adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat.

“Pendaftaran tanah ulayat adalah pengakuan bahwa tanah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal identitas, sejarah, dan kearifan lokal. Ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap masyarakat adat, terhadap niniak mamak, terhadap warisan yang telah dijaga turun-temurun,” ujar Ossy.

Menurutnya, proses pendaftaran tanah memungkinkan masyarakat hukum adat memiliki kepastian hukum atas tanah ulayatnya, sekaligus melindungi dari potensi konflik dan penguasaan oleh pihak lain tanpa persetujuan adat. Ia menekankan, pelaksanaan pendaftaran tidak akan mengubah hak atau sistem penguasaan adat yang sudah ada, namun bisa menguatkannya dalam sistem hukum nasional.

“Negara hadir untuk memastikan tanah-tanah ulayat tetap berada dalam kendali masyarakat adat, sesuai prinsip-prinsip adat yang hidup dan berkembang. Justru dengan didaftarkan, tanah ulayat akan lebih kuat secara hukum,” lanjut Wamen Ossy.

Wamen ATR/Waka BPN juga mengajak para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, niniak mamak, hingga akademisi dan masyarakat sipil, untuk bergotong royong dalam mendorong pendaftaran tanah ulayat di berbagai wilayah. Dengan sinergi yang baik, diharapkan proses legalisasi tanah ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta menyakini sertipikasi tanah ulayat akan bermanfaat dan menjadi peluang peningkatan perekonomian masyarakat. “Keberadaan tanah ulayat ini merupakan potensi pembangunan kota sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif, dan berkelanjutan, sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional yang mendukung pengembangan sentra industri dan pariwisata," tuturnya.

Pada kegiatan ini, Wamen ATR/Waka BPN turut menyerahkan 16 Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Payakumbuh yang diserahkan langsung kepada Wali Kota Payakumbuh. Dengan adanya sertipikat ini, diharapkan aset pemerintah kota bisa lebih terjaga dari potensi konflik.

Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Pengaturan Tanah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Turut hadir, jajaran Forkopimda Pyakumbuh. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PAKAYUMBUH- Dalam sosialisasi pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (20/5/2025), Wam...

Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat

 

JAKARTA- Melalui kegiatan verifikasi dan kesesuaian tata ruang, Kementerian ATR/BPN siap mendukung pembangunan program Sekolah Rakyat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan komitmennya mendukung proses pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.

“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure-nya,” jelas Nusron dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear. Dengan begitu, menurut Menteri Nusron ke depannya tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.  

“Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” jelas Menteri Nusron. 

Saat membuka Rapat Koordinasi ini, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan dari 367 usulan lahan, terdapat 115 belum clean and clear. Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak. Untuk Sekolah Rakyat sendiri, rencananya akan dibangun sebanyak 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. 

Menteri Sosial berharap, Rapat Koordinasi ini menjadi landasan masing-masing kementerian/lembaga melakukan langkah-langkah ke depannya. “Marilah kita mulai perjalanan program ini, dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan juga yang paling penting kita melakukannya sesuai ketentuan dan aturan, dan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden,” pungkasnya.

Hadir dalam Rapat Koordinasi ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Melalui kegiatan verifikasi dan kesesuaian tata ruang, Kementerian ATR/BPN siap mendukung pembangunan program Sekolah Rakyat. Men...

TNI AL Support Jetty PT Vale IGP Morowali Perkuat Hilirisasi Berbasis Keberlanjutan

 

Kunjungan Danlantamal VI Makassar di lokasi Jetty PT Vale IGP Morowali.
MOROWALI- Pembangunan pelabuhan Jetty PT Vale IGP Morowali akan memperkuat hilirisasi berbasis keberlanjutan, bersama TNI AL, PT Vale Indonesia Tbk berkolaborasi siap mendukung rantai pasok nikel hijau untuk masa depan energi dunia. Danlantamal VI Makassar, Brigjen TNI (Mar) Wahyudi, bersama Ketua Korcab VI DJA II, Ny Evi Amalia, Rabu (21/5/2025), meninjau pembangunan Jetty PT Vale IGP Morowali.

Kolaborasi PT Vale dan TNI AL menunjukkan pentingnya sinergi antara sektor pertahanan dan industri strategis nasional menciptakan rantai pasok yang aman, hijau, dan efisien. Jetty ini dirancang untuk mengelola hingga 10 juta ton limonite ore dan 5–6 juta ton saprolite ore per tahun, menjadikannya penghubung utama logistik menuju fasilitas pemurnian nikel di Sambalagi.

“Kami tidak hanya membangun infrastruktur, kami membangun masa depan Indonesia dalam ekonomi hijau global, keamanan laut, efisiensi logistik, dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan," terang Chief of Project Officer PT Vale, Muhammad Asril.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan entitas Grup MIND ID, IGP Morowali membawa visi pemerintah untuk membangun hilirisasi berbasis ESG (Environment, Social, Governance) yang tidak hanya menciptakan nilai tambah dalam negeri, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam transisi energi dunia.

Brigjen Wahyudi menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan yang dilakukan PT Vale, khususnya terhadap pengelolaan lingkungan yang proaktif dan rencana kerja yang matang. “Saya melihat komitmen yang kuat, mulai dari kolam sedimentasi, pengelolaan limbah, hingga fasilitas pembibitan. Ini adalah standar keberlanjutan yang layak menjadi model nasional,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara TNI AL dan pelaku industri, khususnya untuk menjamin kelancaran operasional kawasan pesisir yang kini menjadi tulang punggung logistik industri hijau.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Syahbandar yang hadir, Harjono, turut memberikan apresiasi terhadap kepatuhan PT Vale dalam menjalankan regulasi perizinan pelabuhan. Ia juga mendukung percepatan perizinan agar fasilitas jetty segera beroperasi untuk kepentingan industri dan ekonomi nasional.

"PT Vale merupakan salah satu perusahaan yang sangat taat dalam tata kelola perizinan pelabuhan. Kami melihat komitmen kuat PT Vale dalam memastikan operasional yang aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar kepelabuhanan nasional," ujar Harjono perwakilan KUPP Kelas III Bungku.

Dalam setiap tahapan proyek, PT Vale menempatkan keselamatan kerja dan keberlanjutan sebagai dua fondasi utama. Jetty Morowali dibangun dengan standar internasional, meminimalkan risiko lingkungan sekaligus memperkuat keandalan logistik nasional.

“Dalam setiap aspek pekerjaan kami, dari dermaga hingga reforestasi, prinsip ESG kami terapkan secara nyata. Kami tidak hanya menambang—kami memulihkan, melindungi, dan memberdayakan,” jelas Asril.

Komitmen ini selaras dengan pencapaian PT Vale di Sorowako, yang telah menerapkan praktik reklamasi, pengelolaan air, dan pelibatan komunitas secara konsisten. Seluruh pendekatan tersebut kini direplikasi di Morowali untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang dan kontribusi terhadap Net Zero Emissions Indonesia 2060.

Dengan beroperasinya jetty ini, PT Vale membuka jalur baru untuk efisiensi logistik, peningkatan kapasitas hilirisasi nasional, serta penciptaan lapangan kerja hijau. Kolaborasi dengan TNI AL bukan hanya tentang pengamanan wilayah, tetapi tentang memperkuat fondasi bersama untuk kemajuan industri strategis berbasis nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

“Indonesia memiliki semua bahan mentah untuk membangun masa depan rendah karbon. Namun, kita hanya bisa sukses jika kita membangun ekosistem industri yang aman, inklusif, dan berkelanjutan—dan itu dimulai hari ini, dari Morowali,” kunci Asril. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kunjungan Danlantamal VI Makassar di lokasi Jetty PT Vale IGP Morowali. MOROWALI- Pembangunan pelabuhan Jetty PT Vale IGP Morowali akan me...

PT Vale Teken PKB ke-21 Bentuk Komitmen Menuju Masa Depan Berkelanjutan

 

Penandatangan PKB ke-21 PT Vale Indonesia Tbk.
MAKASSAR- Di tengah tekanan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan transformasi industri menuju keberlanjutan, PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya dibangun dari aspek teknis dan finansial, tetapi juga dari kualitas hubungan antara perusahaan dan para pekerjanya.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, PT Vale resmi menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-21 bersama serikat pekerja dalam sebuah forum penuh semangat kolaborasi dan kesetaraan, Selasa, 21 Mei 2025 di Makassar.

PKB ini bukan sekadar kontrak kerja. Ia adalah representasi dari nilai-nilai keberlanjutan sosial—hak untuk didengar, dihargai, dan berkembang bersama. Dokumen ini memuat tata kelola hubungan kerja, budaya organisasi yang adaptif, serta mekanisme perlindungan yang memperkuat fondasi SDM dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

“PKB adalah cerminan dari siapa kita, dan ke mana kita akan melangkah bersama,” ujar Adriansyah Chaniago, Chief Human Capital Officer PT Vale. “Di dalamnya ada komitmen untuk tumbuh bersama di tengah dinamika global, melalui budaya kerja yang lebih kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.”

Dalam era ESG (Environmental, Social, Governance) yang menuntut ketangguhan bukan hanya pada operasional, tetapi juga pada etika sosial perusahaan, PKB ke-21 menjadi tonggak penting dalam menunjukkan bahwa PT Vale tidak hanya berkomitmen pada lingkungan dan tata kelola, tetapi juga keadilan sosial bagi para pekerja.

Abu Ashar, Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, menambahkan bahwa perjalanan panjang sejak PKB pertama menunjukkan pertumbuhan kedewasaan organisasi dalam menyikapi dinamika hubungan industrial. “Tanda tangan ini bukan akhir, melainkan awal dari proses pemahaman, penyebarluasan, dan pengawalan implementasi yang harus berdampak nyata di lapangan.”

Kehadiran Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Selatan, menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap praktik hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa kolaborasi antara PT Vale dan serikat pekerja dapat menjadi benchmark nasional dalam membangun iklim kerja yang adil dan harmonis.

“PKB ini adalah dokumen moral dan strategis. Jika dijalankan dengan konsisten, ini akan melahirkan ketenangan, produktivitas, dan kesejahteraan jangka panjang,” tegasnya.

*Menghadapi Ketidakpastian Global dengan Dialog Sosial

Ketua FSPKEP, Baso Murdin, menyampaikan bahwa proses negosiasi menghadapi tekanan dari situasi eksternal, termasuk penurunan harga nikel. Namun, dengan komunikasi terbuka dan sikap saling menghormati, semua pihak berhasil merumuskan jalan tengah yang adil.

Di saat yang bersamaan, Isak Bukkang, Ketua FPE KSBSI PT Vale, menekankan pentingnya memasukkan isu-isu strategis seperti skema pensiun, pengembangan karier, dan perlindungan hak pekerja sebagai bagian dari business resilience.

“Di tengah ketatnya pasar global, kita harus memastikan bahwa keberlanjutan bisnis tidak mengorbankan keberlanjutan hidup pekerja. Itu bukan beban, tapi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan,” tuturnya.

Komitmen PT Vale terhadap pekerja telah tertanam dalam kebijakan keberlanjutan yang lebih luas: mulai dari prinsip anti-diskriminasi, kebebasan berserikat, hingga standar keselamatan kerja internasional seperti ISO 45001 dan SMKP. Perusahaan juga secara rutin melakukan evaluasi dan survei kepuasan karyawan sebagai bagian dari dialog sosial yang sehat.

Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi dan terdorong oleh efisiensi, PT Vale mengajak semua pihak untuk tidak melupakan esensi kemanusiaan dalam berbisnis. Hubungan industrial yang kuat adalah pilar penting dalam membangun pertambangan yang tidak hanya menghasilkan sumber daya, tetapi juga memberi makna dan kehidupan.

Sebagai penutup, Adriansyah menyampaikan pantun yang menggambarkan semangat di balik penandatanganan PKB ini:
“Berkendara pelan menuju pelabuhan, melintasi jalanan Sorowako. PKB ditandatangani penuh harapan, agar kerja kolaborasi kita makin sejuk seperti Danau Matano,” sahutnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Penandatangan PKB ke-21 PT Vale Indonesia Tbk. MAKASSAR- Di tengah tekanan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan transformasi ind...

Bea Cukai Morowali-TNI AL Berantas Penyelundupan MMEA dan Rokok Ilegal

 

PRESS CONFERENCE hasil penangkapan yang dilakukan TNI AL bersama Bea Cukai Morowali.
MOROWALI- Sinergitas terpadu antara Bea Cukai Morowali dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.643 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan 46.200 batang rokok ilegal. 

Pada konferensi persnya yang digelar, Rabu (21/5/2025), Komandan Pangkalan TNI AL (Danlantamal) VI Makassar, Brigjen TNI (Mar) Dr Wahyudi SE M.Tr.Hanla MM M.Han, di hadapan awak media memaparkan bahwa keberhasilan personil TNI AL dan Bea Cukai Morowali memberantas penyelundupan MMEA dan rokok ilegal tak lepas dari solidnya sinergitas yang terbangun selama ini. 

Lewat operasi bersama itu, Bea Cukai dan TNI AL berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp243,8 juta dari upaya penyelundupan MMEA impor dan rokok tanpa pita cukai. 

Untuk itu, Danlantamal VI menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan untuk menekan praktek ilegal atau penyelundupan dengan memperkuat patroli laut khususnya di wilayah perairan Morowali.

 TNI dan Bea Cukai berkomitmen meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara dari sektor cukai dapat terjaga optimal.

Selama ini, pengawasan wilayah perairan yang dilakukan Bea Cukai Morowali dan TNI AL berjalan efektif. Hadir pada acara press conference, Kepala KPPBC TMP C Morowali, Ketua DPRD, Kasdim 1311/MRW, Kapolres Morowali, dan Kepala Badan Kesbangpol. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PRESS CONFERENCE hasil penangkapan yang dilakukan TNI AL bersama Bea Cukai Morowali. MOROWALI- Sinergitas terpadu antara Bea Cukai Morowal...


Top