ads

PERUMDAM WAEMAMI LUWU TIMUR

PERUMDAM WAEMAMI LUWU TIMUR

UCAPAN HUT RI KE-80 PEMKAB MOROWALI

UCAPAN HUT RI KE-80 PEMKAB MOROWALI

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

DPRD Palopo Jawab Polemik APBD-P 2025

 

Pimpinan DPRD Kota Palopo saat menggelar konferensi pers. 
PALOPO- Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo, Senin (15/9/2025), menggelar jumpa pers terkait belum diasistensinya Ranperda APBD-P Palopo tahun anggaran (TA) 2025. Ketua DPRD, Darwis, didampingi Wakil Ketua I, H Harisal A Latief, Wakil Ketua II, Alfri Jamil, serta beberapa legislator lainnya menjelaskan pertimbangan pimpinan DPRD belum menandatangani persetujuan asistensi Ranperda APBD-P. 

Pertama, ada beberapa hal pokok yang dibahas dan disepakati bersama di forum Banggar, bahkan telah diparipurnakan mengalami perubahan tanpa persetujuan DPRD. 

"Semestinya, kalau memang ada yang mau dirubah harus ada persetujuan DPRD paling tidak persuratan ke DPRD agar dibahas ulang di forum Banggar," kata Darwis. 

Kedua, beberapa program mandatori yang sifatnya wajib hilang dari draf rancangan APBD-P serta diganti program lain. Mestinya, lanjut Darwis, program yang akan disisipkan ke anggaran perubahan mesti atas persetujuan DPRD yang mekanismenya dibahas di forum Banggar.  

"Ini yang kita tunggu dari TAPD Pemkot Palopo, program apa saja yang diganti, karena DPRD tidak ingin lagi ke depan ada utang belanja, kegiatan tersebut harus jelas sumber anggarannya, jadi pimpinan DPRD tidak menandatangani persetujuan asistensi karena adanya perubahan nomenklatur yang sebelumnya telah disepakati bersama di forum Banggar," jelas Darwis.

Kegiatan yang bersifat wajib (mandatori) yang diduga hilang dari draf APBD-P, sebut Darwis, yaitu rekomendasi BPK-RI dan rekomendasi provinsi terkait pembayaran utang belanja yang telah dianggarkan di APBD pokok 2025 sebesar kurang lebih Rp30 miliar dari jumlah itu, sebagian sudah ada dibayar dan selebihnya berubah menjadi program baru.

"Kita tunggu penjelasan TAPD Pemkot Palopo soal draf apa yang dirubah dan ditambahkan untuk dibahas bersama di forum Banggar, sebab jika asistensi tidak terlaksana maka dampaknya kita kembali mempedomani APBD pokok yang di dalamnya tidak ada pergeseran anggaran," jelas Darwis. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Pimpinan DPRD Kota Palopo saat menggelar konferensi pers.  PALOPO- Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo, Senin (15/9/2025), menggelar jum...

Dispertanakbun Palopo Serahkan Bantuan Kandang Ayam di Kelurahan Jaya

 

Penyerahan bantuan kandang ayam di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua.
PALOPO- Satu lagi program pro rakyat diluncurkan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Kota Palopo, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menyerahkan bantuan kandang ayam kepada kelompok peternak Harapan Jaya 1, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Senin (15/9/2025). 

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dispertanakbun, Rosa Surya Ningsih SPt MP, menerangkan bantuan kandang ayam ini merupakan program kegiatan pokok anggaran 2025 Bidang Peternakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak ayam.

"Dengan adanya kandang ayam ini, masyarakat bisa beternak ayam dengan baik sampai ayamnya mampu berproduksi, kemudian hasil dari panen tersebut digunakan membeli bibit yang baru agar kandangnya dapat terus berproduksi tanpa putus," kata Rosa.

Ia berharap, agar masyarakat yang tergabung dalam kelompok peternak terus berupaya mengembangkan ternaknya agar dapat menghasilkan untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. 

Saat penyerahan kandang berlangsung, Dispertanakbun berharap kelompok peternak dapat memelihara dengan baik fasilitas kandang yang telah diberikan pemerintah.

"Kandang ini harus dirawat dengan kesungguhan, agar keberadaannya membawa manfaat yang besar bagi kehidupan orang banyak," tutur Rosa. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Penyerahan bantuan kandang ayam di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua. PALOPO- Satu lagi program pro rakyat diluncurkan Dinas Pertanian,...

Kasat Reskrim Ungkap Kasus Penganiayaan Cukup Tinggi di Palopo

 

Kasat Reskrim Polres Palopo, IPTU Sahrir.
PALOPO- Beberapa bulan terakhir, kasus penganiayaan tergolong cukup tinggi terjadi di Kota Palopo.

Informasi itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Palopo, IPTU Sahrir, Senin (15/9/2025).  

Ia mengatakan, kasus penganiayaan mendominasi crime index di Palopo selama Januari 2025 hingga sekarang. 

"Selain penganiayaan, kasus pencurian berada di urutan kedua daftar kasus tertinggi di Palopo," bebernya. 

Pada kesempatan itu, IPTU Sahrir menegaskan, pihaknya siap menjalin kemitraan yang baik dengan wartawan.

"Kami tidak alergi dengan teman-teman wartawan, Polres selalu welcome," tandas IPTU Sahrir. (ARSYAD-TOM)

  Kasat Reskrim Polres Palopo, IPTU Sahrir. PALOPO- Beberapa bulan terakhir, kasus penganiayaan tergolong cukup tinggi terjadi di Kota Palop...

Bapemperda Palopo Masukkan Kearifan Lokal ke Draf Ranperda PBG

 

Bata Manurun.
PALOPO- Sesuai hasil konsultasi harmonisasi yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palopo menambahkan kearifan lokal ke draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

Ketua Bapemperda Palopo, Bata Manurun S.Sos yang dikonfirmasi, Senin (15/9/2025), mengungkapkan, dimasukkannya kearifan lokal pada penyusunan Ranperda PBG ini merupakan saran Kanwil Kemenkumham Sulsel pada saat Bapemperda melakukan konsultasi harmonisasi, 10 September 2025, di Makassar.

"Bapemperda sudah meminta saran dan masukan kepada Kanwil Kemenkumham terkait Ranperda PBG, hasilnya sebelum disahkan kami diminta agar memasukkan kearifan lokal ke dalam draf Ranperda PBG," kata Legislator Partai Demokrat yang akrab disapa Batman ini. 

Selain itu, peraturan terkait bangunan gedung juga harus merujuk PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

"Saya kira masukan itu, sangat penting mengingat kearifan lokal menjadi bagian yang harus diakomodir dalam setiap regulasi daerah, termasuk di bidang perizinan bangunan gedung," jelas Batman. 

Untuk diketahui, selain Ranperda PBG, Bapemperda Palopo juga melakukan konsultasi harmonisasi terhadap tiga Ranperda lainnya, yaitu Ranperda tentang Masyarakat Adat, Ranperda tentang Ketertiban Umum (Trantib), dan Ranperda tentang Penanganan Anak Jalanan. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Bata Manurun. PALOPO- Sesuai hasil konsultasi harmonisasi yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Sel...

Disdik Palopo Integrasikan Penerapan Coding ke Kurikulum Sekolah

 

Raker Komisi A dengan Disdik Palopo.
PALOPO- Secara resmi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palopo, memasukkan penerapan coding sebagai instrumen pembelajaran di sekolah. Disdik telah mengintegrasikan coding ke kurikulum pembelajaran tambahan. 

Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang digelar Komisi A DPRD Palopo bersama jajaran Disdik, Senin (15/9/2025), rapat ini dipimpin Ketua Komisi A, Aris Munandar SH, dan dihadiri anggota dewan lainnya, Jabir, Hj Andi Rusmiani, Nureny SE, dan Hj Ely Niang. Sementara, Kadis Pendidikan dalam raker tersebut, diwakili Sekretaris Disdik, Husain Mustafa, didampingi Kabid SMP, Furqan Jufri, Kabid SD, Syarifuddin SPd, dan Kabid PAUD, Jufri Pamin.

Di awal rapat kerja Ketua Komisi A, Aris Munandar, mempertanyakan program yang sedang dan akan berjalan di lingkup Disdik. Menjawab hal itu, Sekretaris Disdik, Husain Mustafa menyebutkan, penerapan coding pada kurikulum sekolah merupakan salah satu program Disdik Palopo yang sedang berjalan. 

"Penerapan coding merupakan upaya nyata pemerintah menyiapkan generasi muda yang tangguh dalam menghadapi era digital, di sekolah coding menjadi pembelajaran tambahan, tujuannya agar anak-anak sekolah terbiasa dengan dunia teknologi sejak dini," terang Husain Mustafa.

Selain menyinggung penerapan coding di sekolah, raker ini juga membahas program strategis lainnya seperti peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana sekolah, hingga pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Palopo.

Sesaat sebelum menutup raker, Ketua Komisi A, Aris Munandar menegaskan, pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan di setiap program yang dicanangkan pemerintah kota agar berjalan sesuai target.

"Komisi A meyakini, Disdik bekerja secara maksimal, mengingat pendidikan adalah urusan yang sangat penting, maka sektor pengawasannya juga harus tidak main-main," pungkas Legislator Partai Hanura Palopo tersebut. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Raker Komisi A dengan Disdik Palopo. PALOPO- Secara resmi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palopo, memasukkan penerapan coding sebagai instr...

AMT Tegaskan Komitmen Jalankan Fungsi Pengawasan di DPRD Palopo

 

AMT saat menghadiri podcast di salah satu media di Kota Palopo.
PALOPO- Kehadiran Andi Muh Tazar (AMT), sosok Legislator PDI-Perjuangan tersebut benar-benar telah merepresentasikan keterwakilan kalangan pemuda di DPRD Kota Palopo, politisi berlatar belakang pengusaha muda ini menegaskan komitmennya terus menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri undangan Podcast di salah satu media di Palopo, Minggu (14/9/2025), AMT--demikian namanya disapa, mengisahkan perjalanan karirnya. Sebelum terpilih sebagai anggota DPRD, AMT tadinya seorang kontraktor di Kabupaten Luwu Timur. 

Namun, di Pemilu Legislatif 2024 AMT memutuskan mengikuti jejak ayahnya Andi Herman Wahidin yang lebih dulu dua periode menduduki kursi wakil rakyat. Usahanya membuahkan hasil, AMT sukses terpilih sebagai anggota DPRD periode 2024-2029 mewakili Dapil 2 Palopo membawa Wara Timur dan Wara Selatan.

"Di DPRD saya harus konsisten menjalankan fungsi pengawasan, dan mengawal program pemerintah daerah agar tetap berjalan sesuai koridor, kalau tidak memenuhi kepentingan masyarakat, tentu kita tetap kritis menindaklanjuti," kata dia.

AMT juga digadang-gadang maju di pemilihan Ketua KNPI Palopo, di Musda nanti ia siap membesarkan kepemudaan di Palopo. Menurutnya, anak muda mesti diberi ruang seluas-luasnya berkarya, dirinya siap mendukung dari DPRD membesarkan sektor kepemudaan.

Selain di KNPI, AMT juga menjadi salah satu kandidat kuat Calon Ketua DPC PDI-P Palopo, saat ini ada 4 nama yang disebut bersaing menjadi Ketua DPC PDI-P Palopo, mereka adalah Alfri Jamil, Jabir, Yosep, dan AMT sendiri. AMT menilai, PDI-P Palopo di bawah kepemimpinan Alfri Jamil selama beberapa periode terakhir, banyak mengalami kemajuan.

"Terkait bursa calon Ketua DPC PDI-P, saya sepenuhnya menyerahkan hal itu kepada DPP, namun yang pasti seluruh tahapan pencalonan sudah kita penuhi," pungkasnya menutup diskusi. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  AMT saat menghadiri podcast di salah satu media di Kota Palopo. PALOPO- Kehadiran Andi Muh Tazar (AMT), sosok Legislator PDI-Perjuangan te...

Dispertanakbun Palopo Dorong Petani Sawit Kantongi STDB

 

Pihak Dispertanakbun Palopo saat melakukan kunjungan ke lingkungan  petani.
PALOPO- Setiap petani kelapa sawit, diharapkan memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. 

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan  (Dispertanakbun) Kota Palopo, hingga saat ini terus melakukan pendataan penerbitan STDB di 5 kelurahan yang terdeteksi punya lahan sawit. 

Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dispertanakbun Palopo, Buana Rahman SPt MM, yang dihubungi Koran Akselerasi, Minggu (14/9/2025), menyebutkan STDB tersebut akan ditandatangani langsung Wali Kota. 

Format pendataan STDB ini, mencakup luas lahan sawit yang dilengkapi dengan foto peta lokasi perkebunan sawit yang akan dibuatkan STDB, data-data petani sawit ini selanjutnya akan diupload ke aplikasi e-STDB.

"STDB ini sinkron dengan server program Satu Data dari pusat ke daerah, dengan mengantongi STDB petani khususnya sawit di Palopo bisa mendapat prioritas dalam penyaluran bantuan dari pemerintah," jelas Buana Rahman. 

Di Palopo sendiri, sedikitnya ada 5 kelurahan yang punya lahan sawit, yaitu Kelurahan Mawa, Pentojangan, Maroangin, Salobulo, dan Peta. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Pihak Dispertanakbun Palopo saat melakukan kunjungan ke lingkungan  petani. PALOPO- Setiap petani kelapa sawit, diharapkan memiliki Surat ...


Top