INDONESIA tak lagi sekadar panas, ia membara. Gedung DPRD, Kantor polisi, ruko-ruko di Kwitang, hingga kepercayaan rakyat kepada penguasa, ludes dilalap api kemarahan. Gelombang demonstrasi #IndonesiaGelap, yang memuncak 25-29 Agustus, bukan cuma luapan emosi. Ini jeritan rakyat yang tercekik oleh kebijakan yang memiskinkan, elit yang rakus, dan aparat yang brutal. Dari Jakarta hingga Makassar, ribuan mahasiswa, buruh, ojol, hingga warga biasa turun ke jalan, menuntut keadilan yang kian kabur di bawah rezim Prabowo Subianto. Apa yang membuat negeri ini nyaris ambruk? Dan mengapa bara ini tak kunjung padam?
Kebijakan yang Menikam Rakyat
Kemarahan ini bukan lahir dari hampa. Sejak Februari 2025, kebijakan pemerintah bagai pisau yang merobek harapan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang memangkas anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi Makan Bergizi Gratis, adalah bom waktu. Di Pati, kenaikan PBB-P2 hingga 250% memicu protes 100.000 warga pada 10-13 Agustus. Di Jombang, tagihan pajak melonjak 700-1.200%, membuat rakyat kecil menjerit. Inflasi pangan, BBM, PHK massal, upah minimum yang memilukan, dan outsourcing yang merajalela memperlebar jurang ketimpangan. Revisi UU Pertambangan, yang dituding melindungi perusakan lingkungan, bagai bensin di atas bara.
Puncaknya, usulan tunjangan DPR Rp50 juta per bulan pada 25 Agustus—sepuluh kali upah minimum Jakarta—menampar rakyat yang kelaparan. Meski DPR buru-buru bilang tunjangan hanya hingga Oktober 2025, kepercayaan sudah runtuh. Tuduhan korupsi keluarga elit, revisi UU TNI yang membuka pintu dwifungsi militer, hingga aroma pengkhianatan politik, memperdalam luka. Ini bukan lagi soal kebijakan, ini soal pengkhianatan.
Darah Affan dan Murka Massa
Tragedi 28 Agustus menjadi pemicu ledakan. Affan Kurniawan, ojol 21 tahun, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan. Ia bukan demonstran, hanya warga biasa yang terjebak. Video kematiannya viral, menyulut tagar #PolisiPembunuhRakyat. Massa membalas: mobil polisi dibakar, markas Brimob Kwitang diserang, ruko-ruko termasuk milik Ahmad Sahroni dijarah. Sebanyak 600 orang ditangkap, termasuk pelajar di bawah umur. Jurnalis dipukuli, mempertegas tuduhan pelanggaran HAM. Pada 29 Agustus, kemarahan meluas: konvoi ojol mengantar jenazah Affan, mahasiswa mengepung Mabes Polri, dan protes meledak di Medan, Surabaya, Yogyakarta, hingga Makassar—di mana empat nyawa lain melayang saat gedung DPRD terbakar.
Aparat kehilangan wibawa. Penjarahan dan pembakaran, termasuk kantor polisi, membuktikan wibawah mereka runtuh. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menghadapi desakan mundur, hanya berkilah bahwa jabatannya adalah hak prerogatif presiden. “Saya prajurit, selalu siap,” katanya. Namun, sikap pasif ini tak cukup. Gas air mata dan water cannon terus dilepaskan, jalan ditutup, stasiun lumpuh, rupiah dan saham anjlok. Dunia, dari Al Jazeera hingga Financial Times, menyoroti Indonesia yang kian terpuruk.
Prabowo, Waktu Habis
Presiden Prabowo, permintaan maaf atas kematian Affan dan penahanan tujuh polisi Brimob tak cukup. Rakyat tak butuh pidato normatif, melainkan tindakan: reformasi pajak, hapus outsourcing, dan keadilan untuk Affan. Tanpa itu, kekuasaan Anda rawan “dijarah” oleh pengkhianat di sekitar Anda. Indonesia bukan cuma terbakar; ia menjerit di ujung tanduk.
Secercah Harapan di Palopo
Di tengah chaos, ada titik terang. Aksi damai di Palopo, 30 Agustus, yang ditemui langsung Kapolres AKBP Dedi Surya Dharma dan dikawal Kodim 1403, menunjukkan dialog masih mungkin. Pendekatan dewasa ini kontras dengan kekerasan di kota lain. Janji DPR untuk dialog multipartai dan desakan TNI membebaskan tahanan demo adalah sinyal de-eskalasi. Tapi, tanpa tindakan nyata, siklus kekerasan tak akan berhenti. BEM SI, KSPI, dan gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” bersumpah melanjutkan protes hingga September 2025 dengan tagar #IndonesiaCemas dan #RevolusiAtauMatiTertindas. Amnesty International dan LBH Jakarta menyebut ini “darurat kekerasan negara”. Rakyat tak lagi meminta, mereka menuntut.
Indonesia di Persimpangan
Konstitusi menjamin hak berpendapat, tapi aparat memilih gas air mata ketimbang mendengar. Darah Affan dan empat warga Makassar adalah peringatan: rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Pemerintah harus memilih: dengarkan atau hadapi amuk yang lebih dahsyat. Seperti teriak jalanan, “Rakyat marah, dan api tak akan padam". (MUBARAK DJABAL TIRA)